AYOJAKARTA.COM – Usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Menteri Tenaga Kerja Yassierli memberi tanggapan terkait Upah Minimum Provinsi atau UMP.
Kepada awak media, Menaker Yassierli menyebut salah satu substansi pertemuan dengan Presiden Prabowo juga menyangkut progress UMP.
“Saya menyampaikan salah satunya itu adalah terkait dengan progress dalam penyusunan UMP,” ungkap Menaker Yassierli saat dimintai tanggapan.
Baca Juga: Punya Harga yang Sama Rp9 Juta, Ini Bedanya Spesifikasi Vivo V30 Pro 5G Vs Oppo Reno 11 Pro 5G
Lebih lanjut Menaker juga menyampaikan beberapa arahan yang langsung diberikan Presiden terkait dengan perkembangan UMP.
Sebelumnya wacana kenaikan UMP untuk tahun 2025 sempat menjadi sorotan dari sejumlah kalangan.
Menurut sebagian kalangan pengusaha, kenaikan upah bagi pekerja perlu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian serta regulasi yang berimbang.
Sementara menurut sejumlah asosiasi pekerja, kenaikan UMP merupakan suatu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Guna mengakomodasi kedua kepentingan tersebut, Menaker Yassierli perlu mendengarkan arahan dari Presiden.
Karena itu, salah satu hal paling esensial yang saat ini akan segera dilakukan oleh Menaker adalah melakukan perumusan-perumusan.
Kenaikan Upah Minimum Provinsi, menurut Menaker bukan semata memberikan putusan atau solusi mengenai deret angka kepada pemilik usaha.
Filosofi kenaikan UMP menurut Menaker adalah untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dengan kemampuan bersaing pengusaha.
“Banyak pertimbangan yang tentu harus kita lakukan, UMP ini adalah menyeimbangkan penghasilan buruh dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” jelasnya.
Terkait dengan batas waktu pembahasan UMP, Menaker menyebut persiapan Permen diperkirakan selesai pada awal bulan atau selambatnya akhir bulan Desember 2024.
Salah satu hal yang perlu dirumuskan dalam Peraturan Menteri atau Permen, menurut Menaker tidak lain adalah menemukan kesesuaian.
Kesesuaian antara kebutuhan pekerja dengan pengusaha, menurut Menaker merupakan hal penting yang juga sempat disampaikan Presiden.
Karena itu, selain menampung aspirasi dari kalangan pengusaha Menaker juga memberi kesempatan kepada pekerja untuk menyampaikan pandangan.
“Kami menerima ada masukan dari temen-teman Serikat Pekerja dan juga masukan dari teman-teman asosiasi pengusaha,” imbuhnya.
Baca Juga: OPPO A80 5G vs INFINIX HOT 50, Display dan Chipset Sama, Lalu Apa Bedanya?
Perbedaan perspektif dari kedua pihak, menurut Menaker akan menjadi rumusan penting dalam proses penentuan.
Disamping mempertimbangkan aspek kebutuhan buruh dan pengusaha, pertimbangan UMP juga mempertimbangkan kondisi ekonomi serta tingkat inflasi.
Pertimbangan berbagai aspek menyangkut UMP menurut Yassierli sangat penting untuk menjadi perhatian, mengingat tidak sedikit perusahaan yang saat ini terkendala keuangan.
“Kita jadikan semua itu sebagai pertimbangan dalam penyusunan draft,” jelasnya di Komplek Istana Kepresidenan pada Senin, 25 November 2024. ***
Share this article
Terkait dengan batas waktu pembahasan UMP, Menaker menyebut persiapan Permen diperkirakan selesai pada awal bulan 2025 atau...