Pemerintah Pastikan Sritex Terhindar dari PHK, Produksi dan Hak Karyawan Tetap Aman? Ini Kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk mencegah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah sangat memperhatikan keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan karyawan Sritex yang telah dijamin untuk tetap tenang di tengah kondisi ini.

Dalam pertemuan yang melibatkan Presiden beserta jajaran menteri lainnya seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, isu PHK di Sritex menjadi salah satu topik utama.

"Pemerintah emang sangat concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu yang poin nomor satu, ya, jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetep berproduksi seperti biasa, kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetep, ya, tetep tenang, karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik,” ujar Yassierli, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 30 Oktober 2024.

Yassierli menekankan bahwa produksi di Sritex harus berjalan normal dan pemerintah akan terus memberikan dukungan untuk menjamin kesejahteraan para karyawan.

Baca Juga: 4 Daerah dengan Gaji Karyawan Tertinggi di DKI Jakarta, Ada yang Rata-Rata Rp5,7 Juta Sebulan

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah bahkan telah mengutus Wakil Menteri Tenaga Kerja untuk memantau langsung kondisi di Sritex dan menjalin komunikasi yang baik dengan manajemen perusahaan.

"Dan kemarin saya sudah mengutus wakil Menteri Tenaga Kerja untuk kesana, dan In Shaa Allah menggembirakan dan hasilnya baik,” tambah Yassierli.

Pemerintah juga mengkoordinasikan berbagai kementerian untuk memastikan bahwa setiap hak pekerja di Sritex tetap terpenuhi.

Kementerian Tenaga Kerja sendiri memiliki 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang akan memantau situasi dan bekerja sama dengan manajemen Sritex, untuk menghindari adanya isu yang dapat mengganggu kenyamanan kerja.

Yassierli menekankan bahwa pemerintah siap mengirimkan pesan kuat kepada seluruh perusahaan bahwa pemerintah akan hadir untuk mengatasi situasi ini dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga: Sahabat Bongkar Sosok Lelaki yang Diduga Bermain Api dengan Paula Verhoeven, Ternyata Karyawan Baim Wong?

"kalau yang disiapkan lebih kepada aksi korporasi ya, nanti tentu, saya tidak tahu tadi pak Menko apa tadi yang disampaikan dan Bu Sri Mulyani, saya lebih concern terkait dengan memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap tenang, Bahagia, dan semua hak mereka terpenuhi, jadi tidak boleh sampai kemudian isu ini mengganggu mereka dalam bekerja," lanjutnya.

Selain membahas kondisi Sritex, Yassierli juga menyinggung soal Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025.

Penetapan UMP yang dijadwalkan pada minggu pertama November akan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi.

Setelah perhitungan selesai, pemerintah akan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh gubernur di Indonesia untuk memutuskan kebijakan upah yang paling sesuai bagi karyawan di berbagai wilayah.

Menteri Ketenagakerjaan meminta masyarakat untuk tetap tenang di tengah proses hukum yang sedang berjalan terkait Sritex.

Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi Karyawan Milenial dan Gen Z, PNM Kembali Gelar Learning Festival 2024

"Ini baru dalam proses hukum, gitu ya, baru, itu kan ada kasasi dan seterusnya, jadi mohon tidak ada isu terkait tentang PHK ya temen-temen," katanya.

Ia juga menekankan bahwa isu PHK tidak seharusnya menjadi kekhawatiran saat ini, mengingat produksi di perusahaan tetap berjalan lancar.

Yassierli juga menambahkan bahwa pemerintah optimis akan ada solusi positif bagi Sritex, dan produksi yang stabil menjadi bukti bahwa karyawan dapat bekerja dalam keadaan baik dan nyaman.

"Jadi kemarin kita sudah pastikan, produksi masih berjalan, gitu ya, karyawannya juga senang, gitu ya, dan kita optimis bahwa akan ada solusi buat Sritex,” tutupnya.

Dengan sinergi yang kuat antar kementerian, pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi kondisi perusahaan-perusahaan besar seperti Sritex dan memastikan hak-hak pekerja mereka tetap terlindungi, tanpa mengesampingkan stabilitas industri.***