Polemik Ijazah Palsu Jokowi vs Roy Suryo Cs: Dosen UNHAS Beberkan Solusi Simple yang Bisa Dilakukan

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Milik Jokowi
Kasus Dugaan Ijazah Palsu Milik Jokowi

AYOJAKARTA.COM – Perseteruan antara pendukung Jokowi dengan Roy Suryo CS dalam kasus dugaan Ijazah Palsu, hanya merupakan Collateral Damage atau dampak peristiwa utama.

Perdebatan demi perdebatan dari pihak Jokowi dan Roy Suryo yang mewarnai seputar ijazah palsu hingga meluas ke beranda politik, juga bagian dari dampak peristiwa.

Agar kasus dugaan ijazah palsu tidak terus menggema dan berpotensi merusak sendi negara, Jokowi perlu bertindak nyata sehingga membuat militansi pihak Roy Suryo mereda.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Jadikan Gigi Balang sebagai Ikon Betawi, Ternyata Punya Makna Filosofis Ini Loh

Telah berlangsung sejak tahun 2017 silam, kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi tidak seharusnya membuat rakyat Indonesia terus mengalami stagnasi persepsi.

Pernyataan terkait dengan kesempatan besar yang dimiliki oleh Jokowi tersebut, merupakan pandangan Profesor Hamid Awaluddin selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

“Semua yang terlibat ini turunan dari sisi Pak Jokowi, kalau dari awal membawa ijazahnya, selesai perkara, tidak ada yang akan bicara,” jelas Hamid.

Karena hingga saat ini fakta tersebut tidak pernah sekalipun mewujud, Hamid tidak menyalahkan jika polemik soal dugaan ijazah palsu masih terus berlanjut.

Alasan sebagai presiden yang sempat disampaikan Jokowi pada tahun 2017 saat kasus ini pertama kali mulai mencuat, menurut Hamid tidak lagi relevan.

Bukan lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi menurut Hamid memiliki kesempatan untuk membuktikan pernyataannya saat pertama kali kasus ini kembali hangat.

Baca Juga: Kabar Gembira! Proses Pra Pencairan Bansos PKH BPNT Tahap 3 Sudah Dimulai - KPM Berpotensi Terima Rp 1,6 Juta

Perubahan narasi yang kemudian disampaikan Jokowi setelah purna tugas, dipandang Hamid sebagai penyebab permasalahan ini tidak menemui ujungnya.

“Yang dipersoalkan orang sekarang hanya satu, saya tidak mengatakan ijazahnya palsu, saya mempertanyakan kenapa tidak mempersempit ruang gerak penafsiran,” imbuhnya.

Perbedaan pernyataan Jokowi yang menyebut sosok Kasmudjo sebagai dosen pembimbing pada tahun 2017, dan dibantah pada 2025 merupakan dampak adanya ruang penafsiran.

Hamid menilai, psikologis publik sejatinya sudah merasa sangat terusik karena kasus dugaan ijazah palsu tidak berhenti mendatangkan polemik.

Selain karena telah menimbulkan sejumlah korban yang kebebasannya dibatasi oleh ruang sel tahanan, publik menurut Hamid juga telah menarik suatu kesimpulan.

Karena itu, Hamid berharap agar seluruh permasalahan yang timbul mengenai dugaan Ijazah Palsu tidak lagi terus menjadi sumber komoditi opini.

Langkah aktual yang dapat dilakukan oleh Jokowi sebagai seorang negarawan, agar tidak lagi merasa dirinya direndahkan oleh Roy Suryo Cs adalah dengan bersikap secara ksatria.

Cara paling mudah dan relevan untuk ditempuh sehingga tidak membuat publik berpolemik, adalah dengan menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Roy Suryo
# Dugaan Ijazah Palsu
# Jokowi

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.