Soal Dugaan Gratifikasi Kaesang Pangarep, Ketua KPK Pastikan Tetap Berlanjut dan Tak Ada Tekanan

Ketua KPK, Nawawi Pomolango
Ketua KPK, Nawawi Pomolango

AYOJAKARTA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan tetap memproses dugaan gratifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Kaesang Pangarep diduga menerima fasilitas private jet yang bisa mengarah pada penerimaan gratifikasi.

Oleh karena itu, banyak pihak meminta agar KPK segera memanggil Kaesang Pangarep untuk klarifikasi.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan saat ini pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada tim Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK untuk memproses laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep.

Baca Juga: Buntut Panjang Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution, KPK Tetap Panggil Keduanya untuk Klarifikasi

Nawawi Pomolango menyebut sampai saat ini laporan tersebut masih terus ditelaah  Direktur PLPM KPK.

Namun, Nawawi memastikan bahwa Kaesang Pangarep akan tetap dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

“Yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direktorat PLPM,” kata Nawawi Pomolango dikutip ayojakarta.com dari YouTube Kompas TV pada Jumat (13/9/2024).

Nawawi menjelaskan bahwa tak ada pembatalan untuk memanggil Kaesang Pangarep terkait dugaan gratifikasi.

Baca Juga: Terkait Tudingan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang Pangarep, Begini Respons Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming

Hanya saja, terdapat prosedur yang tak memungkinkan untuk menindaklanjuti melalui Direktorat PLPM KPK.

Sehingga, KPK mengalihkan strategi agar bisa menindaklanjuti dugaan gratifikasi tersebut melalui PLPM KPK.

“Yang bersangkutan ini kan bukan penyelenggara negara, misalnya seperti itu dan kebetulan memang kita tadi belum memiliki itu, PUB untuk yang case semacam itu. Secara bersamaan kemudian ada laporan dari satu lembaga swadaya, itu MAKI kalau nggak keliru juga, ada pelaporan seperti itu. Pelaporan seperti itu kita sudah memiliki prosedur operasional baku seperti apa kalau ada laporan dan lain sebagainya itu tidak perlu dipersyaratkan bahwa ini penyelenggara negara atau apa, kita bisa melakukan itu,” jelasnya.

Nawawi menegaskan pihaknya sama sekali tak mendapatkan tekanan apapun dari berbagai pihak.

Baca Juga: Setelah Dikecam? KPK akan Undang Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution Soal Dugaan Gratifikasi Fasilitas Jet Pribadi

Menurutnya, jika memang terdapat tekanan dari pihak lain maka pihaknya akan menghentikan pemeriksaan laporan yang telah masuk.

Selain itu, dirinya juga menyatakan bahwa KPK tak membeda-bedakan orang lain untuk diperiksa.

“Betul-betul ini hanya semacam prosedur administrasinya aja. Nggak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan. Kalau tekanan itu kita menghentikan itu semua. Siapapun mereka, kita nggak terlalu membeda-bedain sih,” tutupnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# private jet
# Nawawi Pomolango
# Gratifikasi
# Kaesang Pangarep
# Joko Widodo
# KPK

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.