Bahlil Lahadalia Tiba-tiba Muncul Jadi Calon dan Kini Resmi Jadi Ketum, Apakah Jokowi akan Kuasai Golkar? Ini Kata Yasril Ananta Baharuddin!

AYOJAKARTA.COM – Partai Golkar baru saja menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI pada Rabu 21 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center.

Munas Partai Golkar tersebut diadakan dalam rangka mengesahkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029.

Bahlil Lahadalia resmi terpilih melalui aklamasi dalam musyawarah nasional (munas) XI Partai Golkar.

Munas tersebut diikuti 38 DPD Partai Golkar tingkat provinsi, 514 DPD Partai Golkar dari tingkat kabupaten/kota dan juga dari organisasi sayap partai tersebut.

Baca Juga: Dilantik Jadi Menteri ESDM! Ini Profil Bahlil Lahadalia, Mantan Sopir Angkot yang Harta Kekayaannya Kini Lebih dari Rp310 Miliar

Bahlil Lahadalia kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar 2024-2029.

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharuddin mengatakan bahwa kader Golkar dari awal sampai saat ini masih kaget kenapa tiba-tiba datang Bahlil.

Menurut Yasril, di Partai Golkar masih banyak kader yang bisa dipilih.

“Menurut saya sih, kami juga di Partai Golkar sejak awal sampai sekarang juga masih terkaget-kaget sebenarnya, kenapa ada tiba-tiba datang beliau padahal kader untuk calon ketua umum di Partai Golkar sendiri itu masih cukup banyak”, ucapnya dikutip ayojakarta.com dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Baca Juga: Resmi Jadi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia ‘Sat-set’ Lakukan Hal Ini untuk Wujudkan Hilirisasi! Apa Itu?

“Yang pertama ada Pak Agus gumiwang sendiri oke. Ada Pak Bambang Susatyo sendiri, ada calon-calon muda lainnya seperti saudara Ace, seperti saudara Kadir sekarang Ketua Sharing Komite dan saudara Dave Laksono yang sekarang Ketua Kosgoro periode tiga kali, anggota DPR RI ya dan pimpinan komisi juga”, sambungnya.

Ia sangat menyayangkan saat ini banyak sekali kader Partai Golkar yang mumpuni, memiliki kapasitas, jejak organisasi yang sangat baik, kenapa tiba-tiba datang dari luar yang dari dalam tidak satu pun yang berani mengajukan diri dan tidak berani bicara.

“Saya kira di dalam sendiri yang sekarang sedang aktif ini banyak sekali kader-kader baik yang muda maupun senior ya yang punya apa kapasitas jejak organisasi dan kapasitas yang sangat mumpuni di Golkar ini banyak sekali orang-orang yang hebat-hebat”, ujarnya.

“Cuman saya juga enggak tahu kenapa tiba-tiba datang dari luar dan yang dari dalam tidak satu pun yang berani mengajukan diri apalagi melawan itu karena mungkin ada hal pribadi ya yang membuat mereka tidak berani bicara”, sambungnya.

Baca Juga: Bahlil Lahadalia Jadi Menteri ESDM Baru di Reshuffle Kabinet Jokowi, Ngaku Siap Daftar Calon Ketua Umum Golkar

Anggota DPR RI tersebut merasa sedih mengapa seolah-olah kader-kader Partai Golkar seperti terbius.

“Sebenarnya orang yang enggak banyak kasus juga ada. Tapi kenapa saya sedih sekali semuanya baik dari pusat maupun daerah seolah-olah mereka terbius”, ujar Anggota DPR RI tersebut.

“Buktinya dalam begitu cepat sudah dianggap ya digembar-gemborkan bahwa saudara Bahlil ini sudah mendapat dukungan 30 bahkan 37 dukungan dari suara DPD gitu loh”, sambungnya.

“Biasanya enggak pernah secepat itu gitu loh pak ya ini kayak kita main sulap saja, ini yang membuat kami bukannya setuju apa enggak setuju sama pencalonan saudara Bahlil tapi ada suatu proses yang tidak lazim terjadi,” tutupnya.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Berpotensi Jadi Ketua Umum Golkar, Bukan Jokowi atau Bahlil

Ia juga merasakan bahwa ada kejanggalan seperti sebelum mundur, Airlangga Hartarto dipanggil Presiden Jokowi.

“Sebagaimana yang diutarakan oleh masyarakat luas melalui pionirnya seperti teman-teman wartawan ya dan aktivis lainnya itu kan ada kejanggalan-kejanggalan sebelumnya seperti pertemuan dengan Presiden Jokowi pertemuan dengan Mensesneg”, ujarnya.

“Saya kok enggak-enggak sudi lihatnya kalau Mensesneg ini urusan apa, dia baik mewakili presiden tapi ngapain dia panggil menkonya untuk memberi pandangan-pandangan dan teman-teman lainnya bahwa ada semacam tekanan untuk kasus anunya di hukumnya begitu”, sambungnya.

“Jadi Ini kan enggak wajar dan enggak pantas dan ini cepat atau lambat jelas merusak demokrasi karena ini akan digunakan hal yang sama menjadi presiden buat pimpinan atau penguasa yang berikutnya gitu kalau itu terjadi rusaklah sistem ketatanegaraan khususnya di bidang hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, tutupnya.***