Gempa Megathrust Tinggal Tunggu Waktu, BMKG Justru Minta Masyarakat Tetap Berlayar dan Main di Pantai, Kok Bisa?

Ilustrasi Gempa Megathrust
Ilustrasi Gempa Megathrust

AYOJAKARTA.COM - Baru-baru ini, pernyataan mengenai potensi gempa di zona megathrust Selat Sunda dan Mentawai kembali mencuat.

Pernyataan mengenai gempa Megathrust tersebut sontak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Lantas benarkah kita hanya tinggal menunggu waktu menghadapi bencana yang diakibatkan gempa Megathrust?

Begini tanggapan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dikutip Ayojakarta.com dari Instagram @infobmkg pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Baca Juga: Gempa Megathrust Tinggal Menunggu Waktu, Bakal Terjadi dalam Waktu Dekat? Begini Kata BMKG

Pembahasan tentang potensi gempa di dua zona Megathrust ini sebenarnya bukanlah hal baru.

Diskusi mengenai risiko bencana di Selat Sunda dan Mentawai telah ada jauh sebelum gempa dan tsunami dahsyat yang melanda Aceh pada 2004.

Sejarah mencatat, gempa besar yang memicu tsunami memang pernah terjadi di kedua zona ini.

Yakni pada 1797 di zona Megathrust Mentawai dan pada 1757 di zona Selat Sunda.

Baca Juga: BMKG Beri Penjelasan Tentang Potensi Gempa di Zona Megathrust! Benarkan Hal Baru?

Inilah fakta yang menimbulkan pertanyaan, jika gempa besar sudah terjadi ratusan tahun lalu, apakah kita kini berada di ambang peristiwa serupa?

Kata tinggal menunggu waktu mengacu pada ketidakpastian yang melekat pada prediksi gempa bumi.

Bahkan hingga saat ini, teknologi dan ilmu pengetahuan belum mampu memprediksi dengan tepat kapan gempa akan terjadi.

Meski sudah lebih dari dua abad tak terjadi gempa besar di kedua zona tersebut, tak ada jaminan bahwa bencana serupa tak akan terjadi dalam waktu dekat.

Baca Juga: Bisa Terjadi Kapan Saja! BMKG Sebut Bengkulu Berpotensi Diguncang Gempa Megathrust hingga M 8,9

Namun penting dicatat bahwa ketidakpastian ini tak berarti bahwa gempa besar akan segera terjadi.

Masyarakat dihimbau tetap tenang dan melanjutkan aktivitas seperti biasa termasuk berlayar, berdagang dan berwisata di pantai.

Dalam situasi ketidakpastian ini, fokus utama harus diberikan pada upaya mitigasi bencana.

Baca Juga: Gempa Megathrust Heboh di Tahun 2024, BMKG: Sudah Ada sebelum Tsunami Aceh 2004

Persiapan dan kewaspadaan tetap menjadi kunci dalam menghadapi potensi gempa di zona Megathrust.

BMKG terus berupaya memberikan informasi terkait gempa bumi dan peringatan dini secara cepat dan akurat.

Dengan adanya sistem informasi dan peringatan dini yang semakin canggih, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana sambil tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal dan penuh kewaspadaan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Selat Sunda
# mentawai
# megathrust
# BMKG
# Gempa
# Aceh

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.