Keluarga Vina Akui Jalin Komunikasi Baik dengan Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Siap Kerja Sama Cari 3 DPO?

Marliyana, kakak Vina
Marliyana, kakak Vina

AYOJAKARTA.COM - Pihak keluarga Vina akui masih menjalin komunikasi baik dengan tim kuasa hukum Pegi Setiawan.

Seperti diketahui, Pegi Setiawan merupakan salah seorang yang sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina.

Namun beberapa waktu lalu, Pegi Setiawan telah berhasil dibebaskan karena prosedur penetapan tersangka terhadapnya dinyatakan hakim tidak sah dan batal demi hukum.

Pembebasan Pegi Setiawan tersebut terjadi pasca dirinya yang diwakili oleh tim kuasa hukum mengajukan permohonan praperadilan.

Baca Juga: 5 Kampus dengan Jurusan Kedokteran Paling Sepi Peminat di Indonesia, Ada PTN dan PTS, Pelamar Cuma 600 Orang

Permohonan praperadilan itupun kemudian dikabulkan oleh hakim sehingga Pegi Setiawan yang mulanya ditahan di rutan Polda Jawa Barat, bisa kembali pulang ke kampung halaman.

Pembebasan Pegi Setiawan inipun juga rupanya menjadi kabar baik bagi keluarga Vina.

Pasalnya keluarga Vina pun sejak awal merasa tidak yakin jika Pegi Setiawan adalah benar-benar pelaku pembunuhan.

Menurut keluarga Vina, penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan terdapat banyak kejanggalan.

Baca Juga: 5 Bansos Cair untuk KPM Lewat PT Pos dan Bank Himbara Hari Ini, Cek Saldo Sekarang!

Mulai dari penetapan tersangka yang dinilai tergesa-gesa hingga 2 DPO yang tiba-tiba dianggap fiktif.

Padahal awalnya, berdasarkan hasil putusan pengadilan tahun 2016 dalam kasus Vina ini masih tersisa 3 DPO (Dalam Pencarian Orang) yang belum ditemukan.

Terkini setelah Pegi Setiawan dinyatakan bebas, pihak keluarga Vina mengaku masih menjalin komunikasi baik dengan tim kuasa hukum Pegi Setiawan.

Hal tersebut diungkap oleh Marliyana, kakak Vina yang mengatakan bahwa pihaknya masih sering bertukar informasi dengan tim kuasa hukum Pegi Setiawan.

"Masih, kami masih (menjalin) komunikasi baik sama beliau (tim kuasa hukum Pegi Setiawan) untuk bertukar informasi," ungkap Marliyana, seperti dikutip AyoJakarta.com dari YouTube KOMPASTV pada Rabu, 10 Juli 2024.

Lebih lanjut, Marliyana juga mengatakan bahwa pihaknya sangat ingin agar pelaku kasus Vina yang sebenarnya bisa ditemukan.

Termasuk pula 3 DPO yang sudah diumumkan pihak kepolisian, sebelum pada akhirnya terjadi pengurangan.

Baca Juga: Resmi Dipercepat! 3 Bansos Tunai yang Cair Serentak Mulai Hari Ini, BLT MRP Termasuk?

Hal tersebut diharapkan semata karena ingin agar keadilan bisa benar-benar ditegakkan.

Selaras dengan harapan dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan, yang juga menginginkan agar kasus Vina bisa segera terungkap dan pelaku yang sebenarnya bisa ditemukan.

Bahkan baik itu tim kuasa hukum Pegi Setiawan ataupun Marliyana selaku anggota keluarga Vina, keduanya sudah menyatakan kesiapan untuk membantu dan mencari informasi agar 3 DPO segera ditemukan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Pegi Setiawan
# DPO
# Vina

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.