Pusat Data Nasional Terkena Ransomware dan Tidak Punya Backup, Ketua Komisi I DPR: Itu Kebodohan

AYOJAKARTA.COM -- Viral beberapa hari ini data di Pusat Data Nasional terkena ransomware.

Ransomware adalah program jahat yang menghalangi data untuk terbuka serta meminta tebusan uang untuk bisa membuka datanya kembali.

Namun ternyata, tidak semua data di Pusat Data Nasional punya backup atau cadangan data apabila terjadi sesuatu.

Baca Juga: Pusat Data Nasional Diretas, Siapakah yang Bertanggung Jawab? Ini Kata Wamen Kominfo

Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan mengapa tidak semua data di Pusat Data Nasional ada backupnya.

Hanya sedikit backup yang dimiliki. Hal ini menuai kritik dari ketua komisi I DPR, Meutya Hafid pada penjelasan Kepala BSSN, Hinsa Siburian, di rapat DPR.

Bagaimanakah kritik dari Meutya Hafid dan penjelasan kepala BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) tersebut? Berikut penjelasannya dikutip dari YouTube KOMPASTV pada Jumat, 28 Juni 2024.

Sebelumnya, Kepala BSSN, Hinsa Siburian, menjelaskan kalau terdapat masalah tata kelola sehingga bisa terjadi data di Pusat Data Nasional bisa diretas.

Baca Juga: HEBOH! Pusat Data Nasional (PDN) Diretas Virus Ransomware oleh Hacker, Sudah Ada Solusi dari Pemerintah?

“Ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan kita laporkan juga karena kami diminta untuk masalah kok bisa terjadi? Itu salah satu yang bisa kita laporkan,” ujar Hinsa.

Kemudian, Meutya Hafid mengkritik bahwa itu bukan kesalahan tata kelola melainkan kebodohan karena tidak punya backup.

“Maksudnya, pak (kepala BSSN), kalau tidak ada backup itu bukan tata kelola, sih, pak (kepala BSSN). Ini tidak hitung Surabaya, Batam, backup kan cuma 2 persen. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan saja, sih,” kritik Meutya.

Meutya Hafid mengatakan sistem di Indonesia, data-data instansi digabungkan. Ada instansi yang selamat karena tak ikut bergabung dengan sistem data yang dihimpun Pusat Data Nasional tersebut. Malah yang rajin seperti bagian imigrasi, datanya tidak selamat.

Baca Juga: Imbas Diretas Hacker, Sri Mulyani Gelontorkan Anggaran untuk Kominfo, Termasuk Rp700 M untuk PDN, Ini Rinciannya

“Punya data, nasional, dipadukan seluruh kementerian harusnya untung ada beberapa kementerian belum gabung, masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar, itu paling nggak selamat,” jelasnya.

Meutya Hafid memperjelas lagi maksudnya kalau ini bukan soal tata kelola melainkan kebodohan.

“Intinya, jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola, pak! Ini masalah kebodohan. Punya data, nasional, tidak ada satupun backup berarti, kan? Silakan lanjut!” akhirnya.***