AYOJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan resmi ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Mei 2025.
Kehadirannya bertujuan untuk berdialog dengan jajaran lembaga antikorupsi tersebut, khususnya terkait pencegahan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi yang biasa disapa KDM menjelaskan bahwa pertemuan ini membahas kebijakan realokasi belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan selaras dengan kepentingan publik.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalihkan anggaran dari sektor-sektor yang dianggap kurang prioritas ke bidang yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Cocok untuk Kado Orang Tua! 2 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan dengan Performa Paling Oke
Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah efisiensi anggaran daerah yang nilainya mencapai Rp 5 triliun.
Misalnya, anggaran teknologi informasi dalam sektor pendidikan yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp 700 miliar akan dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru.
Menurut Dedi Mulyadi, kebutuhan utama dunia pendidikan saat ini adalah sarana belajar, bukan perangkat digital semata.
Langkah efisiensi juga dilakukan pada perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak. Anggaran tersebut kemudian direalokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Secara signifikan, nilai belanja untuk infrastruktur meningkat dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun.
Baca Juga: Cara Cek dan Download Pengumuman Kelulusan Akhir PPPK Tahap 2, Ketahui Juga Jadwalnya di Sini...
Tak hanya itu, alokasi untuk kegiatan sosialisasi oleh instansi pemerintah juga dipangkas dan dialihkan untuk kebutuhan listrik masyarakat.
Sekitar Rp 250 miliar disiapkan guna menyediakan penerangan bagi sekitar 240.000 warga Jawa Barat yang masih belum memiliki akses listrik.
Dedi Mulyadi menuturkan bahwa hasil diskusi dengan tim pencegahan KPK memberikan perspektif baru dalam menyusun strategi kebijakan yang berkelanjutan.
Kolaborasinya dengan KPK ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sumber daya manusia, dan menggenjot sektor kesehatan serta pendidikan.
Pertemuan Gubernur Jawa Barat dengan KPK ini menjadi langkah konkret dari Pemerintah Jabar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.***
Share this article
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan resmi ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)