AYOJAKARTA.COM -- Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat kritik tajam dari Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu.
Haru menilai gaya memimpin Dedi cenderung otoriter dan mengabaikan prinsip kolaboratif, yang dinilai berbahaya bagi tata kelola pemerintahan di provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia itu.
Dalam pernyataannya, Haru menyebut gaya one man show ala Dedi Mulyadi berisiko menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan, terutama di tengah kompleksitas sosial, politik, dan administratif yang dimiliki Jawa Barat.
Minimnya Kolaborasi Disebut Hambat Pemerintahan Daerah
“Gaya kepemimpinan Pak Dedi sangat sentralistik. Keputusan banyak diambil sendiri, tanpa melalui proses musyawarah dengan DPRD maupun stakeholder lain,” ujar Haru.
Menurutnya, sebagai provinsi dengan 27 kota/kabupaten yang masing-masing memiliki karakteristik unik, Jawa Barat memerlukan kepemimpinan yang terbuka terhadap kolaborasi lintas lembaga.
Hal ini mencakup keterlibatan legislatif, tokoh masyarakat, hingga akademisi dalam proses pengambilan kebijakan.
“One man show ini mungkin belum terasa bahayanya sekarang. Tapi lima atau sepuluh tahun ke depan, itu bisa jadi masalah besar,” tegas Haru.
Sorotan terhadap Kebijakan Sepihak dan Publikasi di Media Sosial
Lebih lanjut, Haru menyoroti kebiasaan Gubernur Dedi Mulyadi yang sering kali mengumumkan kebijakan secara langsung melalui media sosial tanpa melibatkan pembahasan mendalam dengan DPRD maupun para pakar.
“Kalau semua kebijakan hanya dikejar demi popularitas di media sosial, itu berisiko menimbulkan kebijakan yang cacat hukum dan tak berpihak pada keadilan publik,” ungkapnya.
Beberapa kebijakan yang menuai kontroversi sejak Dedi Mulyadi menjabat, antara lain larangan kegiatan study tour, pemangkasan anggaran hibah, serta rencana mengirim remaja bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.
Haru menyebut kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif dan disusun bersama pihak-pihak yang kompeten.
Pengelolaan Anggaran: Efisiensi atau Restrukturisasi?
Tak hanya gaya kepemimpinan, isu pengelolaan keuangan daerah juga menjadi sorotan PKS Jabar.
Haru menilai pemangkasan anggaran lebih dari 20 persen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jabar tidak bisa lagi disebut efisiensi, melainkan restrukturisasi yang memiliki dampak besar terhadap pelayanan publik.
“Saya dukung efisiensi, tapi kalau sampai lebih dari 20 persen, itu bukan lagi efisiensi biasa. Itu restrukturisasi besar-besaran, dan pasti berdampak ke masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa penyusunan APBD maupun revisinya harus melalui jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan melibatkan DPRD dan OPD, bukan hanya lewat peraturan gubernur.
Harapan untuk Masa Depan Pemerintahan Jawa Barat
Meski menyampaikan kritik tajam, Haru tetap berharap agar Dedi Mulyadi dan wakilnya, Erwan, dapat menjalankan pemerintahan secara lebih terbuka dan kolaboratif.
Menurutnya, kolaborasi adalah kunci untuk membawa Jawa Barat ke arah yang lebih baik.
Baca Juga: Respons Fatwa Haram MUI, Begini Jawaban Dedi Mulyadi Soal Vasektomi yang Jadi Syarat Bansos
“Kami ingin pemerintahan Dedi–Erwan berhasil. Tapi kesuksesan itu hanya bisa dicapai jika ada keterbukaan terhadap kerja sama dan masukan dari semua pihak,” tutup Haru.***
Share this article
Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat kritik tajam dari Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat.