Yakin 100 Persen Ada Rekayasa di Balik Kasus Jessica Wongso, Rismon Sianipar: Saya Punya 37 Bukti Ilmiah yang Tak Terbantahkan

Rismon Sianipar tetap gencar menyuarakan adanya kejanggalan dalam kasus Jessica Wongso.
Rismon Sianipar tetap gencar menyuarakan adanya kejanggalan dalam kasus Jessica Wongso.

AYOJAKARTA.COM – Rismon Sianipar tetap gencar menyuarakan adanya kejanggalan dalam kasus Jessica Wongso.

Kasus kopi sianida belakangan ini memang sudah semakin surut, tidak seramai saat awal-awal Netflix merilis film Ice Cold.

Namun, tidak menyurutkan semangat Rismon Sianipar untuk membongkar adanya kejanggalan-kejanggalan di balik kasus yang menyeret Jessica Wongso.

Perlu diketahui bahwa Rismon Sianipar pernah dihadirkan sebagai saksi ahli digital forensik oleh pengacara Jessica Wongso dalam sidang tahun 2016 yang lalu.

Nyatanya meski sudah 8 tahun berlalu, ia tetap yakin 100 persen bahwa ada rekayasa besar khususnya pada CCTV Kafe Olivier yang dijadikan sebagai alat bukti utama.

Baca Juga: CCTV Jessica Wongso Digunakan Untuk Menganalisa Gejala dari Sianida, Rismon Sianipar: Habislah Lembaga Pengadilan Kita!

Dalam tayangan YouTube Balige Academy, Rismon Sianipar membongkar sejumlah bukti adanya dugaan rekayasa CCTV di kasus Jessica Wongso oleh sejumlah oknum.

Bahkan ia telah mengumpulkan total ada 37 bukti ilmiah yang diklaim tidak terbantahkan soal dugaan rekayasa video CCTV yang jadi alat bukti dalam kasus 2016 tersebut.

Tak tanggung-tanggung Rismon Sianipar bahkan sudah melaporkan melalui jalur hukum dengan membuat laporan dukungan masyarakat (dumas) secara online melalui Dumas Presisi Polri.

Selain itu ia juga mengaku telah mengirimkan email ke Kompolnas terkait adanya dugaan rekayasa kamera CCTV dalam kasus Jessica Wongso.

Sayangnya hingga saat ini belum ada tanggapan baik itu dari laporan dumas maupun dari email  yang dikirimkan ke Kompolnas.

Padahal Rismon Sianipar mengaku tidak hanya menuliskan aduan saja, tetapi juga mengirimkan 37 bukti ilmiah sebagai pelengkap.

“Inilah realitas yang tetap kita hadapi, saya juga sudah email sejumlah lembaga negara. Terakhir Kompolnas juga sudah saya email berikut dengan link-nya, Google Drive-nya ke-37 (bukti rekayasa CCTV),” ujarnya dikutip pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Juga: Laporan Kejanggalan Kasus Jessica Tak Digubris, Rismon Sianipar Curiga Adanya Kerjasama Upaya Kriminalisasi

“Tapi apalah kemampuan kita sebagai rakyat, inilah yang bisa kita perbuat sampai sejauh ini. Mengunggu para pengacara untuk PK dan melaporkan para pelaku perekayasa ini,” sambungnya.

Menurutnya terduga pelaku rekayasa kamera CCTV dalam kasus Jessica Wongso sengaja melakukan downscaling sehingga objek menjadi blur dan buram.

Yaitu dengan cara menurunkan informasi spasial dan temporal, yang tadinya 1920 X 1080 piksel dengan laju frame sebanyak 25 FPS menjadi 960 X 567 piksel dengan laju frame 10 FPS.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Jessica Wongso
# rekayasa
# rismon sianipar

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.