Menkeu Sri Mulyani Tak Beri Gaji ke-13 kepada PNS dan PPPK, Kok Bisa?

Terkait pencairan THR dan gaji ke-13 bagi PNS disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melalui konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan pada Jumat, 15 Maret 2024.
Terkait pencairan THR dan gaji ke-13 bagi PNS disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melalui konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan pada Jumat, 15 Maret 2024.

AYOJAKARTA.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah mengumumkan terkait gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Yang mana, pengumuman tersebut menjelaskan bahwa gaji ke-13 tidak akan diberikan kepada PNS dan PPPK.

Pengumuman ini tentu saja mengejutkan publik terutama ribuan PNS dan PPPK yang telah menantikan gaji ke-13 tersebut.

Baca Juga: Ada Kabar Status di SIKS-NG Bansos BPNT Cair Lewat Pos dan Kartu KKS Sudah SI, Benarkah?

Lantas, apa sebenarnya yang menjadi alasan Menkeu Sri Mulyani, tak berikan gaji ke-13 kepada PNS dan PPPK ini?

Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 di tahun 2024 ini.

Kabar ini sempat disambut dengan antusias dan gembira. Sayangnya, tidak semua PNS dan PPPK akan merasakan manisnya gaji ke-13 dari Sri Mulyani pada tahun ini.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Ukur Jari Telunjuk dan Manismu, Lebih Panjang Mana? Temukan Sisi Negatifnya

Perlu diketahui bahwa PP ini juga mengatur golongan PNS dan PPPK mana saja yang tidak bisa menerima bonus atau gaji ke-13 tersebut.

THR dan gaji ke-13 sendiri merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah atas kontribusi dan pengabdian para ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini diharapkan akan mendorong para ASN untuk terus meningkatkan kinerja demi pelayanan publik yang lebih baik.

Namun, ada yang perlu diketahui lebih banyak terkait PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 di tahun 2024 ini.

Baca Juga: Psikologi Cewek Tomboy, Benarkah Sosok yang Pemberontak?

Yang mana, berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024, terdapat dua keadaan di mana PNS dan PPPK tidak akan menerima gaji ke-13 dari pemerintah.

Adapun kondisinya adalah, pertama, mereka yang sedang cuti atau diluar tanggungan negara tidak akan mendapatkan bonus atau gaji ke-13 tersebut.

Kedua, ASN yang bertugas di dalam maupun luar negeri, tidak akan mendapatkan gaji ke-13 apabila sudah menerima gaji dari salah satu tempat penugasannya.

Oleh karena itu, PNS dan PPPK diwajibkan untuk memeriksa kembali status dan kondisi apakah termasuk dalam golongan yang berhak menerima gaji ke-13 atau tidak.

Baca Juga: Tes Kepribadian : Bahasa Tubuh Saat Sedang Duduk Ternyata Dapat Mengungkap Kepribadian Seseorang Lho!

Demikianlah informasi terkait PNS dan PPPK yang tidak bisa menerima gaji ke-13 berdasarkan PP No 14 Tahun 2024, semoga informasi ini bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# 13
# THR
# PPPK
# PNS
# gaji
# Sri Mulyani

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.