Alhamdulillah! BPNT Tahap 2 Tahun 2024 Cair Rp600 Ribu Lewat KKS dan PT Pos Indonesia

Ilustrasi Pencairan BPNT Melalui PT Pos Indonesia
Ilustrasi Pencairan BPNT Melalui PT Pos Indonesia

AYOJAKARTA.COM -- Kabar gembira untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bahwa BPNT Tahap 2 tahun 2024 akan cair dengan nominal yang lebih besar.

Nominal bansos BPNT Tahap 2 tahun 2024 ini lebih besar dari tahap 1 karena dicairkan dua bulan sekaligus yakni alokasi Februari dan Maret.

BPNT tahap 2 tahun 2024 dipastikan akan cair dengan nominal Rp600.000 kepada KPM lewat KKS dan PT Pos Indonesia.

Dikutip ayojakarta dari YouTube Diary Bansos pada Selasa (27/2/2024), telah turun surat dari pihak penyalur yaitu PT Pos Indonesia terkait dengan penundaan sementara penyaluran BPNT alokasi Januari 2024.

Baca Juga: 5 Tipe Kepribadian MBTI Berdasarkan Cara Makan Buah Pisang

Alasan ditundanya proses penyaluran bansos alokasi Januari 2024 ini dikarenakan Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini sedang mengolah data menambahkan alokasi bayar bansos menjadi triwulan yaitu Januari, Februari dan Maret.

Bagi KPM yang sudah cair BPNT alokasi Januari 2024 maka pada tahap 2 akan menerima alokasi Februari-Maret dengan nominal Rp400.000.

Sementara bagi KPM yang belum menerima pencairan alokasi Januari 2024 maka akan mendapatkan Rp600.000 yakni alokasi Januari, Februari dan Maret.

Berdasarkan status pada aplikasi SIKS-NG yang ada pada dinas sosial kabupaten atau kota saat ini, periode Februari dan Maret tahun 2024 baik yang lewat PT Pos Indonesia maupun KKS sudah memasuki proses verifikasi rekening.

Baca Juga: 5 Provinsi di Pulau Sumatera yang Paling Banyak Wisatawan Asingnya di Tahun 2023, Daerahmu Termasuk?

Saat ini Kemensos sedang mengecek rekening para KPM, jika hasilnya tidak ada persoalan maka akan tertera berhasil cek rekening namun ketika ada persoalan akan tertera gagal cek rekening.

Jika keterangannya sudah berhasil cek rekening maka akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).

Dirediksi status SP2D pada aplikasi SIKS-NG baru akan muncul sekitar awal Maret 2024 atau mungkin di minggu kedua.

Namun bisa juga lebih cepat atau lambat tergantung proses yang dilakukan Pusdatin di Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Baca Juga: Daftar 20 PTN dengan Pendaftar Jalur SNBP 2024 Terbanyak, Universitas Brawijaya Posisi Pertama Disusul Kampus Ini

Tentunya ini menjadi kabar bahagia bagi KPM karena di bulan Ramadhan 2024 nanti BPNT akan dicairkan untuk alokasi Januari, Februari dan Maret.

Nantinya pada bulan Ramadhan diprediksi tak hanya BPNT saja yang akan cair namun juga ada BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Demikian kabar tentang BPNT tahap 2 tahun 2024 yang dipastikan akan cair dengan nominal Rp600.000.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# BLT Mitigasi Risiko Pangan
# PT Pos Indonesia
# Kementerian Sosial
# KPM
# BPNT
# Bansos
# KKS
# SIKS-NG
# SP2D

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.