Luhut Binsar Dukung Prabowo-Gibran Bukan karena Jabatan: Siapapun Presidennya Saya Mau Pensiun

Luhut Binsar Dukung Prabowo-Gibran Bukan karena Jabatan: Siapapun Presidennya Saya Mau Pensiun
Luhut Binsar Dukung Prabowo-Gibran Bukan karena Jabatan: Siapapun Presidennya Saya Mau Pensiun

AYOJAKARTA.COM -- Luhut Binsar Panjaitan atau yang kerap disapa Opung kini telah kembali tampil di publik setelah mengalami sakitnya beberapa waktu.

Luhut kini telah menyuarakan dan menentukan pilihannya terhadap pasangan calon nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Namun, dukungan Luhut terhadap pasangan Prabowo-Gibran ini bukanlah karena kepentingan pribadinya, melainkan karena visi dan misi nya yang ingin melanjutkan program Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Diserang Luhut dan Bahlil, Tom Lembong Sentil Masalah OSS yang Terlalu Esktrem dan Tidak Mungkin

Di samping itu, Luhut juga mengungkapkan siapapun presiden pilihan rakyat, maka dirinya akan pensiun dan tidak ingin menjabat apapun lagi.

Sebelumnya Rivana Pratiwi sebagai moderator di dalam Podcast Political Show menanyakan kepada Luhut apa yang dipikirkannya saat dirinya sakit, apakah ada rencana untuk selesaikan masa jabatannya.

“Sempat kepikiran untuk pas sakit itu udahlah, saya udah selesai ajalah,” tanya Rivana Pratiwi sebagai moderator Political Show Podcast.

Lantas Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut mengatakan kalau dirinya sudah tidak ingin menjadi Menteri lagi.

Baca Juga: Tom Lembong Jawab Tantangan Luhut Pandjaitan untuk Cek Tambang Nikel: Sangat Welcome

“Emang iya, saya gak mau lagi, nanti siapapun presidennya saya gak mau jadi Menteri lagi, sudah saya beritahu itu, istri saya udah kasih warning, dan saya juga tau diri,” jawab Luhut Binsar Panjaitan.

Lebih lanjut, Rivana juga menanyakan terkait apakah Opung ingin menjadi penasehat senior ketika Presiden RI nantinya berganti.

“Jadi Opung tidak mau menjadi penasehat senior, ditawarin,” tanya Rivana.

Kemudian Luhut menjelaskan kalau untuk menasehati, dirinya akan bersedia, hal ini dikarenakan untuk NKRI, namun jika diminta untuk jadi Menteri, maka Luhut tegaskan kalau dirinya akan pensiun.

“Ya kalau penasehat, untuk memberi nasehat saya mau, karena itu buat NKRI, tapi kalau untuk Menteri, saya sudah bilang, terutama istri saya sudah bilang pensiun,” tegas Opung.

Baca Juga: Kemampuan Intelektualnya Diragukan Luhut Binsar, Tom Lembong: Kita Adu Data dan Analisa!

Luhut Binsar juga menekankan kalau dirinya memilih Prabowo-Gibran bukan karena kepentingan dirinya sendiri melainkan kepentingan nasional.

“Jadi saya gak ada anu nya (kepentingan), saya betul-betul melihat ini murni kepentingan nasional,” tutup Luhut.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Gibran
# Presiden
# Luhut Binsar
# Prabowo

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.