AYOJAKARTA.COM – Seruan moral dan kritik terhadap netralitas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh sejumlah universitas semakin meluas.
Setelah sebelumnya para Guru Besar dari berbagai universitas kenamaan di Indonesia, kritik senada terhadap Presiden Joko Widodo disampaikan oleh Universitas Negeri Jakarta.
Melalui Deklarasi Rawamangun, civitas akademika UNJ mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai sudah mengabaikan nilai-nilai moral dan etika.
Dalam pernyataan deklarasi, UNJ juga meminta agar para pejabat dan aparatur negara tidak melakukan upaya intimidasi.
Sementara Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta, melalui pernyataan sikapnya meminta agar pemerintah tidak mengintervensi proses demokrasi.
Lebih lanjut dalam pernyataan sikapnya, UPN Veteran Yogyakarta juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga iklim pemilu yang Damai, Luber serta Jurdil.
Menyikapi masifnya gerakan moral yang dilakukan berbagai perguruan tinggi negeri, pihak Istana menilai bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk partisan.
Pernyataan terkait gerakan di sejumlah universitas tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam sebuah wawancara.
Menurut mantan Aktivis 98 tersebut, pola yang saat ini terjadi tidak bedanya dengan peristiwa di tahun 98.
Gagal menciptakan gerakan di tingkat mahasiswa, Bahlil menilai oknum-oknum Guru Besar diminta melakukan agitasi politik untuk menciptakan suatu gerakan.
“Orang melakukan penetrasi dan agitasi ke kampus, tidak berhasil, kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum Guru Besar,” terang Bahlil.
Baca Juga: Tes Psikologis: Apakah Dirimu Seorang Psikopat? Kalau Berani, Jawab 5 Pertanyaan Ini
Sebelumnya, publik juga sempat dikejutkan dengan adanya upaya penekanan yang dilakukan oleh sejumlah oknum terhadap sejumlah Rektor.
Para Rektor yang belum memberikan pernyataan sikap atau kritik diminta untuk membuat video testimoni perihal keberhasilan pemerintahan Jokowi.
Kabar tersebut mencuat setelah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Ferdinandus Hindarto buka suara.
Dalam kunjungan ke Surabaya, Ferdinandus mengaku diminta oleh oknum anggota kepolisian dari Polrestabes.
Namun demikian, Ferdinandus Hindarto mengaku menolak permintaan tersebut karena bertentangan dengan sikap universitas.
“Kami menyatakan mohon maaf untuk tidak membuat itu, dan kami diberi contoh video-video dari perguruan tinggi lain,” ungkap Ferdinandus.
Selain Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, hal senada juga dialami oleh Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Gregorius Sri Nurhartanto.
Baca Juga: Panas! Inilah Deretan Kampus yang Kritik Sikap Presiden RI Jelang Pilpres 2024, Mulai UGM hingga UI
Dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media, Gregorius mengaku mendapat pesan WA dari Orang Tidak Dikenal untuk membuat video testimoni.
“Ternyata ini dipandang sebagai hal yang sudah tidak benar,” tegas Gregorius dikutip Ayojakarta, Rabu 7 Februari 2024 dari Metro TV.
Share this article
Menyikapi masifnya gerakan moral berbagai perguruan tinggi negeri, pihak Istana menilai bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk partisan.