ALHAMDULILLAH! Rabu Pagi Bansos BPNT dan PKH Rp 600 Ribu Cair di Wilayah Ini Lewat Kantor Pos, Daerahmu Termasuk?

Ilustrasi Pencairan Bansos Lewat Kantor Pos Indonesia
Ilustrasi Pencairan Bansos Lewat Kantor Pos Indonesia

AYOJAKARTA.COM -- Kabar bahagia untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena bansos reguler dari pemerintah sudah mulai cair lewat Kantor Pos.

Adapun bansos reguler pemerintah yang dimaksud mulai cair di Kantor Pos adalah BPNT dan PKH Tahap 1 2024.

Bansos BPNT dan PKH Tahap 1 2024 cair lewat Kantor Pos kepada KPM di berbagai daerah mulai Rabu 7 Februari 2024.

Dikutip ayojakarta.com dari YouTube Diary Bansos pada Rabu (7/2/2024) disebutkan bahwa awal Februari 2024 hingga saat ini banyak sekali KPM BPNT dan PKH yang proses pencairannya lewat KKS sudah menerima pencairan bansos.

Baca Juga: Daftar Sekolah Kedinasan untuk Lulusan SMA Jurusan IPS, Tak Hanya PKN STAN Lho!

Pencairan bansos BPNT dan PKH ini dilakukan secara bertahap.

Bagi penerima yang sudah mencairkan bantuan ini diminta dimanfaatkan secara bijak tentunya sesuai peruntukannya.

Sementara bagi KPM yang masih belum masuk saldo bantuan PKH maupun BPNT di dalam KKS diharapkan bersabar karena proses pencairan masih bertahap.

Kemudian untuk KPM PKH dan BPNT yang pencairannya lewat PT Pos Indonesia, hari ini ada bantuan reguler yang mulai cair secara tunai lewat Kantor Pos.

Baca Juga: CPNS 2024: Berikut Instansi yang Membutuhkan Syarat Tinggi Badan, Simak Ketentuannya!

Bantuan reguler yang dimaksud cair mulai hari ini lewat Kantor Pos adalah bantuan PKH tahap pertama tahun 2024 alokasi Januari, Februari, Maret dan BPNT alokasi 1 bulan yakni bulan Januari.

Untuk bantuan PKH Tahap 1 2024 dicairkan secara tunai kepada KPM lewat PT Pos Indonesia dengan nominal Rp 600.000.

KPM yang menerima PKH dengan nominal Rp 600.000 adalah yang memiliki komponen kesejahteraan sosial yang salah satu anggota keluarganya adalah disabilitas.

Kemudian KPM PKH yang salah satu anggota keluarganya adalah lansia juga akan mendapatkan dana dengan nominal yang sama yakni Rp 600.000.

Baca Juga: Daftar Nilai rata-rata Prodi S1 USU Universitas Sumatera Utara Acuan Lolos UTBK SNBT 2024, Skor Ideal Diatas 540?

Sementara itu, bagi KPM yang jadi penerima PKH plus BPNT yang memiliki komponen kesejahteraan sosial lansia ataupun disabilitas maka total bantuan yang diterima adalah Rp 800.000.

Bantuan PKH Rp 600.000 yang cair lewat PT Pos ini dicairkan setiap tiga bulan sekali.

Adapun daerah yang terpantau sudah cair bansos PKH-nya mulai hari ini lewat Kantor Pos adalah Kabupaten Purwakarta.

Pencairan bansos PKH di daerah lainnya dilakukan bertahap dan diperkirakan akan dikebut PT Pos Indonesia sebelum 14 Februari 2024 yang merupakan hari pemilihan umum atau Pemilu.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos
# Kantor Pos
# Purwakarta

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.