Gelombang Kritik Sivitas Akademika ke Jokowi, Mahfud MD: Ada Operasi Intervensi kepada Rektor Perguruan Tinggi

AYOJAKARTA.COM - Gelombang kritik atas ketidaknetralan Jokowi sebagai presiden telah disuarakan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Satu per satu institusi perguruan tinggi tersebut telah menyuarakan kritikan mereka kepada Presiden Jokowi.

Terkait munculnya gelombang kritik tersebut, Mahfud MD selaku cawapres nomor urut 3 ikut buka suara.

Baca Juga: Butet Kartaredjasa: Terima Kasih Pak Jokowi, Tapi Kalau Tetap Tidak Peduli Demokrasi, Kita Tetap Berseberangan

Mahfud mengungkap bahwa muncul berbagai operasi untuk mendekati sejumlah rektor perguruan tinggi, agar menyuarakan narasi positif ke pemerintahan Jokowi.

Dalam acara Tabrak Prof Mahfud di Yogyakarta, cawapres nomor urut 3 ini mengungkapkan adanya operasi intervensi untuk menekan para rektor perguruan tinggi yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

"Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu," ungkap Mahfud, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa 6 Februari 2024.

Mahfud juga menegaskan bahwa tidak semua rektor yang didatangi oleh oknum tersebut mau mengikuti permintaan untuk menyuarakan narasi positif.

"Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak yaitu rektor Universitas Soegijapranata dari Semarang," lanjut Mahfud.

"Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor 1 dan sebagainya," ujar Mahfud.

Baca Juga: Waduh! Bella Bonita Dituding Hamil Duluan, Begini Respons dan Ekspresi Kocak Denny Caknan

Beberapa rektor ada yang menolak untuk membuat pernyataan mendukung pemerintah Jokowi.

Dan ada juga sejumlah rektor yang mau membacakan dukungan setelh ditekan oleh oknum yang melakukan intervensi tersebut.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, adanya gelombang kritikan yang muncul dari sivitas akademika atas tidak netralnya Presiden Jokowi pada pemilu kali ini.

Terdapat lebih dari 50 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia telah membuat pernyataan sikap kritis mereka terhadap demokrasi yang telah dianggap mengalami kemunduran.

Dalam pernyataan yang dibuat tersebut, mereka menyatakan keprihatinan dan mengkritik lembaga eksekutif yang dinilai telah melanggar norma dalam pelaksanaan pemilu 2024.***