Profil Lengkap Hasyim Asyari, Ketua KPU yang Langgar Kode Etik karena Terima Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres

Ketua KPU, Hasyim Asyari
Ketua KPU, Hasyim Asyari

AYOJAKARTA.COM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asyari.

DKPP menyatakan bahwa Hasyim Asyari melanggar etik sebagai buntut dari proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito dikutip ayojakarta.com dari YouTube Metro TV, Senin (5/2/2024).

Heddy Lugito menerangkan bahwa Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam empat perkara yaitu nomor 135-PKE/DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Baca Juga: Deretan Outfit Ganjar-Mahfud yang Dipakai Selama Debat Pilpres 2024, Kostum Debat ke-4 Paling Curi Perhatian!

Lalu seperti apa profil lengkap Ketua KPU Hasyim Asyari?

Simak informasi yang AyoJakarta.com kutip dari kpu.go.id, Senin (5/2/2024).

Profil Hasyim Asyari

Hasyim Asyari, S.H., M.Si., Ph.D merupakan Ketua KPU RI periode 2022-2027.

Ia merupakan pria kelahiran Pati 3 Maret 1973 lalu.

Baca Juga: Inilah Arti Catcalling dalam Bahasa Gaul yang Disebut Anies Baswedan Saat Debat Capres Pamungkas

Diketahui, Hasyim Asyari pernah menempuh pendidikan tinggi di Universitas Jenderal Soedirman jurusan Hukum Tata Negara dan lulus pada 1995.

Hasyim kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana dalam bidang Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada dan lulus di tahun 1998.

Kemudian, ia mendapatkan gelar Doktor bidang Sosiologi Politik di Universitas of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia dan lulus pada tahun 2012.

Baca Juga: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berikan Sanksi Kepada Ketua KPU, Gibran Rakabuming Gagal Jadi Cawapres?

Sebelum menjabat sebagai Ketua KPU, Hasyim sempat bekerja sebagai dosen di Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).

Hasyim menjadi dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum UNDIP sejak 1998 hingga sekarang.

Ia juga menjadi dosen untuk program pascasarjana dan doktor Ilmu Hukum sejak tahun 2013 hingga sekarang.

Selain mengajar Ilmu Hukum, Hasyim juga menjadi dosen untuk Ilmu Sosial FISIP UNDIP sejak 2013 sampai hari ini.

Baca Juga: Cek Fakta di Sini! Capres Prabowo Ungkap di Indonesia Kekurangan 140.000 Dokter, Apakah Benar?

Tak hanya di UNDIP, Hasyim juga mengajar di STIK untuk program Doktor Ilmu Kepolisian sejak tahun 2016.

Selain memiliki pengalaman mengajar, Hasyim juga pernah terlibat dalam berbagai kegiatan kepemiluan.

Tercatat ia pernah menjadi Ketua Tim Seleksi Anggota Panwas Pilkada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2017 dan Ketua Tim Ahli (Head of Expert Team) Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU tahun 2013.

Baca Juga: Siapa Eks Menteri Sosial yang Korupsi Dana Bansos Saat Covid 2019? Inilah Profil dan Biodata Juliari Batubara

Hasyim juga memiliki segudang pengalaman organisasi seperti salah satunya sebagai Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) tahun 2012-2017.

Tak hanya memiliki banyak pengalaman kerja dan organisasi, Hasyim juga memperoleh segudang pencapaian.

Salah satunya adalah tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2012.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Heddy Lugito
# Hasyim Asyari
# Cawapres
# DKPP
# STIK
# KPU
# Kode Etik
# Gibran Rakabuming Raka
# Undip
# profil

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.