Mahfud MD Mundur Diri dari Jabatan Menko Polhukam, TKN Prabowo-Gibran: Sebaiknya Sebelum Jadi Cawapres

Keputusan Mahfud MD untuk mundur mendapat tanggapan dari banyak pihak, salah satunya TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Keputusan Mahfud MD untuk mundur mendapat tanggapan dari banyak pihak, salah satunya TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

AYOJAKARTA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya mengumumkan mengundurkan diri Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui Mahfud MD memutuskan untuk mengundurkan diri karena ingin fokus dalam Pilpres 2024.

Keputusan Mahfud MD untuk mundur mendapat tanggapan dari banyak pihak, salah satunya TKN Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Afriansyah Noor mengatakan seharusnya Mahfud mengundurkan diri sebelum menjadi cawapres.

Menurutnya, hal tersebut mungkin saja akan diikuti oleh para menteri lainnya yang ada di Kabinet Presiden Jokowi.

“Jadi menurut saya langkah yang diambil oleh Pak Mahfud baiknya itu di awal sebelum beliau menjadi capres atau cawapres. Nah itu mungkin akan diikuti oleh banyak menteri yang berada di kabinet Pak Jokowi,” kata Afriansyah dikutip dari kanal YouTube Metro TV, Kamis, 1 Februari 2024.

Baca Juga: Alvin Lim Semprot Mahfud MD Soal Dosa Ibu Lahirkan Anak Tak Berakhlak: Anda Mengutuk Ibu dan Wanita!

Mengenai menteri nyaman atau tidak berada di Kabinet Presiden Jokowi, Afriansyah mengembalikan hal itu kepada para menteri.

Menurut Afriansyah yang terpenting adalah tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan tertentu.

“Tapi untuk saat sekarang saya melihat bahwa ketidaknyamanan para menteri yang ada ini inilah yang dikembalikan kepada mereka-mereka. Bagi yang nyaman seperti saya yang juga kebetulan satu alur dengan Prabowo-Gibran ya tentunya saya nyaman-nyaman saja yang penting saya tidak menggunakan fasilitas negara. Apalagi Undang-Undang hanya mengatakan cuti atau pada saat kampanye di luar jam dinas,” jelasnya.

Selain itu, Afriansyah juga menilai Presiden Jokowi tidak masalah jika ada banyak menteri yang ingin mundur.

Menurutnya, tentu Presiden Jokowi sudah memiliki orang-orang yang akan membantunya dan mengambil alih tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh menteri yang mundur.

Baca Juga: Muncul Gerakan Salam 4 Jari, Yenny Wahid Sebut Ada Kesamaan Antara Pendukung AMIN dan Ganjar-Mahfud

“Framing soal nyaman atau tidak nyaman ini tidak boleh lagi. Kalau ada banyak yang mau berhenti saya rasa presiden sudah banyak yang akan menjadi pembantunya sampai dengan bulan Oktober ini. Dalam hal ini kan presiden juga ingin orang yang betul-betul,” tuturnya.

Lebih jauh, Afriansyah menyebut Presiden Jokowi tetap bersikap baik meski ada pihak yang kerap menjatuhkannya.

Ia melihat menteri yang mundur karena kesadaran diri lebih elok sehingga Presiden Jokowi tidak dianggap buruk.

“Namanya juga presiden bos kita. Kita ini kan pembantu presiden. Presiden ini terlalu baik menurut saya. Sudah dituduh salah satu pihak tapi yang menuduh juga dia tidak pecat. Partai yang berlawanan dengan beliau juga dia tidak berhentikan. Nah kalau dengan sadar diri mereka mengundurkan diri ini lebih elok. Sehingga presiden tidak terkesan dzolim,” tutupnya.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Cawapres
# Menko Polhukam
# Mahfud MD

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.