Soal Petisi 100, Faisal Asegaf Sebut Mahfud MD Setujui Pemakzulan Presiden Jokowi, Ada Apa?

Soal Petisi 100, Faisal Asegaf Sebut Mahfud MD Setujui Pemakzulan Presiden Jokowi, Ada Apa?
Soal Petisi 100, Faisal Asegaf Sebut Mahfud MD Setujui Pemakzulan Presiden Jokowi, Ada Apa?

AYOJAKARTA.COM -- Soal isu akan adanya petisi 100 guna memaksulkan atau melengserkan Presiden Jokowi memang kini tengah ramai dibicarakan, salah satunya oleh kritikus politik Faisal Asegaf.

Dalam sebuah kesempatan, Faisal Asegaf terang-terangan menyebut bahwa Menkopolhukam Mahfud MD ikut menyetujui pemakzulan Presiden Jokowi.

Tentu hal ini membuat publik bertanya-tanya ada apakah dengan kondisi politik di Indonesia saat ini dan benarkah Mahfud MD terlibat di dalamnya.

Baca Juga: Alvin Lim Sebut Mahfud MD Fasilitasi 22 Tokoh yang akan Lakukan Pemakzulan Terhadap Jokowi

Dalam sebuah podcast, Faisal Asegaf yang diketahui sebagai sosok utama penggalang para tokoh dan masyarakat untuk membuat Petisi 100 memakzulkan Presiden Jokowi mengaku telah bertemu dengan Mahfud MD.

Bahkan Mahfud MD disebut telah memfasilitasi segala hal saat membicarakan soal Petisi 100 tersebut.

Menurut Faisal, tiga pembantu utama Presiden dalam bidang politik telah membuka pintu untuk menampung aspirasi masyarakat terlebih oposisi itu sudah menampilkan sebuah tamparan keras bagi Presiden Jokowi.

Hal itu tentu akan membuat publik berpikir bahwa rakyat dan Menkopolhukam telah bersatu melawan Presiden Jokowi.

"Kemudian publik menyimpulkan bahwa rakyat dan Menkopolhukam bersatu untuk melawan Presiden Jokowi," ujar Faisal seperti dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Senin (15/1/2024).

"Apalagi yang diangkat itu isu pemakzulan," lanjutnya.

Baca Juga: Pemakzulan Jokowi oleh Petisi 100, Zulhas: Itu Saya Kira Lagi Ngimpi Barangkali Ya

Lebih jauh Faisal mengatakan bahwa apabila obrolan terkait isu tersebut datang dari luar Menkopolhukam dan dilakukan dengan berdemo itu namanya sebuah penyampaian aspirasi.

Namun menurutnya untuk hal ini, Mahfud MD sebagai Menkopolhukam berani memberikan fasilitas untuk menampung gerakan rakyat anti pemilu curang. Bahkan sampai ke pemakzulan Presiden Jokowi dan muncul di dalam forum itu menandakan dia sudah jauh memberikan kewenangan sebagai Menkopolhukam dan kewenangan DPR.

"Menkopolhukam berani memfasilitasi satu kesadaran publik gerakan rakyat ditampung dalam semangat gerakan anti pemilu curang kemudian muncul di forum itu mereka fokus mengevaluasi si Jokowi dan mint dimakzulkan itu sudah jauh kewenangan Menkopolhukam dan kewenangan DPR," katanya.

Bahkan Faisal menyebut Mahfud telah menghilangkan Marwah kehormatan Presiden Jokowi dengan melakukan hal tersebut.

"Muncul di forum tersebut ada semacam kesepahaman petisi 100 dengan Pak Mahfud bahwa untuk mencegah pemilu (curang) ada solusi konstitusi yaitu memakzulkan Presiden," ucap Faisal lagi.

Secara terang-terangan Faisal juga menyebut bahwa ini sudah merupakan sebuah kudeta secara moral yang. telah menampar Presiden Jokowi.

Baca Juga: Wacana Pemakzulan Presiden kian Bergema usai Pertemuan Petisi 100 dengan Mahfud MD, Alvin Lim: Jangan Lemes!

"Jadi peristiwa datang ke kantor yang strategis pembicaraan yang sangat sensitif melibatkan dua elemen berbeda kan penguasa dan oposisi ini sudah kudeta secara moral sudah menampar-nampar Jokowi," imbuhnya.

Tamparan itu justru langsung datang dari Menkopolhukam Mahfud MD yang secara marwah harusnya menjaga kehormatan presiden.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Faisal Asegaf
# Petisi 100
# Presiden Jokowi
# Pemakzulan
# Mahfud MD
# Jokowi

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.