Bahas Soal Bansos dan Pemberdayaan Pengusaha di UMKM, Ma’ruf Amin Sebut Mabniyun ’ala Sukun, Apakah Itu?

Bahas Soal Bansos dan Pemberdayaan Pengusaha di UMKM, Ma’ruf Amin Sebut Mabniyun ’ala Sukun, Apakah Itu?
Bahas Soal Bansos dan Pemberdayaan Pengusaha di UMKM, Ma’ruf Amin Sebut Mabniyun ’ala Sukun, Apakah Itu?

AYOJAKARTA.COM – Wapres atau Wakil Presiden Ma’ruf Amin belum lama ini menjadi viral karena tanggapannya mengenai bansos.

Menurutnya, bansos dananya perlu dikurangi, tetapi untuk pemberdayaan dan bagi pengusaha kecil di UMKM itu ditambah.

Wapres Ma’ruf Amin juga menjelaskan kenapa ia mengatakan seperti itu. Menurutnya, bansos akan membuat warga Indonesia terus dalam kemiskinan.

Baca Juga: PANAS! Alvin Lim Beri Surat Terbuka dan Pesan Khusus untuk Mahfud MD, Singgung Kasus Besar Ini

Wapres Ma’ruf Amin juga mengeluarkan istilah melestarikan kemiskinan dan keadaan pengusaha kecil UMKM ada yang mabniyun ’ala sukun.

Apakah itu? Berikut informasi selengkapnya dikutip AyoJakarta.com dari YouTube METRO TV:

Wapres Ma’ruf Amin berpendapat kalau bansos ini belum optimal karena kinerja dan anggarannya terbatas.

“Tapi ini (bansos) memang belum optimal. Tentu semua itu selain kinerja kan anggarannya terbatas,” ujar Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin berharap di tahun 2024 ini anggaran bertambah khususnya untuk sosial yang bersifat pemberdayaan agar menghilangkan kemiskinan.

“Kita (pemerintah) harapkan ke depan 2024 ini tambah lagi anggarannya, untuk sosial juga. Tidak hanya untuk bantuan sosial, perlindungan sosial, tetapi pemberdayaannya itu supaya menghilangkan kemiskinan,” lanjutnya.

Baca Juga: Redmi 13C, Rekomendasi HP Terbaru di Tahun 2024 dengan Harga Murah di Bawah Rp 2 Jutaan

Ma’ruf Amin juga mengeluarkan pendapat kalau warga diberi bansos terus itu sama saja dengan melestarikan kemiskinan.

“Kalau bansos terus namanya melestarikan kemiskinan. Jadi bagaimana supaya lama-lama ini bansos ini makin sedikit, nantinya berbanding lurus dengan peningkatan pengusaha kecil di UMKM itu,” lanjutnya lagi.

Ma’ruf Amin mengatakan ada UMKM yang sudah tidak bisa dinaikkan (peningkatan pengusahanya) dan ia pun mengeluarkan istilah Mabniyun ’ala Sukun.

Mabniyun ’ala Sukun adalah istilah dalam ilmu Nahwu (sintaksis bahasa Arab) bagian I’rab (analisis per kata dengan posisi jabatan kata dan bentuk kata serta tanda-tanda tertentu).

Mabniyun ’ala Sukun ini bermakna sudah tetap atau tidak dapat berubah lagi katanya yang ditandai dengan sukun. Sehingga disebut Mabniyun ’ala Sukun.

Baca Juga: 5 Hal Sepele yang Bikin Peserta Gagal di SNBP 2024, Poin Terakhir Sangat Fatal

Istilah Mabniyun ’ala Sukun ini biasanya ada di pesantren-pesantren dan kuliah yang mempelajari bahasa Arab.

“Kalau bahasa kyai namanya mabniyun ’ala sukun. Mabniyun ’ala sukun itu nggak bisa berubah-berubah. Tapi lainnya yang besar bisa dinaikkan,” jelasnya.

Itulah berita tentang Ma’ruf Amin sebut mabniyun ’ala sukun ketika bahas soal bansos dan pemberdayaan pengusaha di UMKM. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# mabniyun ala sukun
# Ma'ruf Amin
# Bansos
# Wapres
# viral
# UMKM

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.