TKN Ganjar – Mahfud: Program ‘KTP Sakti’ Mirip dengan Gagasan IKD Presiden Jokowi

AYOJAKARTA.COM – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TKN) Ganjar – Mahfud, Patria Ginting, menilai program ‘KTP Sakti’ memiliki kemiripan dengan gagasan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memiliki pandangan yang sejalan dengan Presiden Jokowi.

“Malah kami sendiri yang sudah memiliki pandangan ini. Ada Lagi yang meragukan bahwa memang yang mengerti, yang sejalan pemikirannya, yang bisa mempercepat apa yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi ada di Ganjar dan Mahfud,” kata Patria.

Baca Juga: Jadi Capres Pertama Kunjungi IKN, Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen untuk Melanjutkan Program Pemerintah

Patria pun mengatakan apabila ada kesamaan antara kebijakan Presiden Jokowi dan program yang disiapkan oleh Ganjar – Mahfud, dapat menunjukkan bahwa keduanya memiliki pandangan dan tujuan yang sama.

“Justru kami senang jika Pak Presiden ikut itu. Karena itu makin menunjukkan bahwa oh ya kita sama-sama, bareng-bareng, dan emang tujuan pencapaian sat set tas tes ada di Pak Ganjar dan Mahfud,” ucapnya.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengatasi segala kekhawatiran masyarakat, terkait lambatnya akses bantuan dari pemerintah.

Melalui KTP Sakti, masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, Kartu Tani, dan Kartu Nelayan.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Janjikan Program Rumah Murah untuk Anak Muda Berpenghasilan Rendah, Yakin Terwujud?

Juru Bicara (Jubir) TKN Ganjar - Mahfud yang lainnya, Aris Setiawan Yodi, menuturkan KTP Sakti mencerminkan adanya komitmen pelayanan yang lebih efisien dari pasangan Ganjar – Mahfud.

“Jadi semua program bantuan pemerintah mulai dari PKH, KIP, Kartu Sembako, bahkan Kartu Tani, Kartu Nelayan terangkum jadi satu di dalam KTP Sakti,” jelas Aris.

Sebelumnya, IKD merupakan program baru dari Presiden Jokowi yang merupakan identitas berbasis digital. IKD dirancang untuk menggantikan Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP.

Program ini dibuat dengan tujuan untuk mengikuti penerapan Teknologi dan Komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan.

Untuk meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital.

Baca Juga: Anies Baswedan Bebeberkan Visi dan Misi untuk Penyandang Disabilitas

Serta, untuk mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan pembocoran data.***