Balas Kritik Anies Baswedan Soal IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Jokowi: Justru Kebalikannya!

AYOJAKARTA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kritik Anies Baswedan mengenai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai menimbulkan ketimpangan baru.

Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan berbagai kritik yang dilontarkan terkait proyek IKN.

Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN sudah diatur dalam Undang-Undang.

“Berpendapat boleh, menyampaikan opini silakan. Tetapi IKN itu sudah ada Undang-Undangnya,” tegas Jokowi dikutip ayojakarta.com dari YouTube Metro TV, Kamis (30/11/2023).

Baca Juga: Bukan Zaman Kolonial! Spanduk dan Baliho di Era Digital bagi Rocky Gerung adalah Bentuk Kurangnya Fungsi Akal

Jokowi menjelaskan pembangunan Ibu Kota di Kalimantan Timur justru tak akan menimbulkan ketimpangan baru.

Justru menurutnya pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan menimbulkan pemerataan.

Jokowi menekankan pemerintah tak mau Jawa sentris, akan tetapi menerapkan konsep Indonesia sentris.

“Justru kebalikannya. Kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa, 58 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki. Sehingga kita ingin Indonesia sentris,” jelasnya.

“Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Juga penduduk, populasi Indonesia ini 56 persen ada di pulau Jawa, mestinya kan ada pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” sambungnya.

Baca Juga: Mantan Kadiv Propam Sekaligus Anak Buah Krishna Murti Mulai Buka Suara Perkara Jessica Wongso, Begini Katanya

Sebelumnya dalam dialog terbuka Muhammadiyah pekan lalu, Anies Baswedan melontarkan kritik terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Anies Baswedan mengatakan pembangunan IKN akan menimbulkan ketimpangan baru dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Capres Koalisi Perubahan itu menilai apabila ingin mewujudkan pemerataan maka kota kecil harus dibangun menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.

“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Karena itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” kata Anies Baswedan.***