Diperiksa KPK, Febri Diansyah Bantah Isu Hilangkan Barang Bukti Dugaan Kasus Korupsi Kementan

Diperiksa KPK, Febri Diansyah Bantah Isu Hilangkan Barang Bukti Dugaan Kasus Korupsi Kementan
Diperiksa KPK, Febri Diansyah Bantah Isu Hilangkan Barang Bukti Dugaan Kasus Korupsi Kementan

AYOJAKARTA.COM -- Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) Febri Diansyah tengah menjadi perhatian publik.

Hal ini setelah Febri Diansyah dipanggil KPK terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada Senin (2/10/2023).

Febri Diansyah diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi di Kementan.

Baca Juga: Tes IQ: Seberapa Teliti Kamu? Temukan Huruf C di Antara Huruf G dalam 8 Detik

Dilansir ayojakarta.com dari republika.co.id pada Selasa (3/10/2023), Febri Diansyah mengungkapkan, pemeriksaan oleh KPK tidak ada kaitannya dengan isu-isu yang beredar di luar.

Sebagaimana yang beredar, Febri Diansyah diisukan telah menghilangkan barang bukti berupa dokumen saat penggeledahan di kantor Kementan oleh KPK.

"Karena disebutkan di beberapa pemberitaan, jubir KPK pernah mengatakan ada upaya penghilangan berkas-berkas di Kementan. Kami tegaskan kalau isu-isu seperti itu tidak benar," ujar Febri Diansyah.

Febri juga menegaskan, pemeriksaan oleh KPK terhadap dirinya tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu yang telah beredar.

"Saya sampaikan, tidak ada satu pun pertanyaan atau pendalaman terkait dengan penggeledahan di Kementan. Informasi yang disampaikan ke publik saat itu terkait dengan perusakan dokumen, tidak ada sama sekali," tegas Febri.

Baca Juga: Tes Ilusi Optik: Ada Berapa Hewan di Gambar? Orang dengan Analisis Tajam Bisa Jawab dalam 10 Detik

Dalam pemeriksaan tersebut, Febri mengungkapkan, tim penyidik KPK meminta klarifikasi kepada dirinya dan rekannya Rasmala Aritonang.

Hal itu terkait sembilan poin rekomendasi pemetaan titik rawan korupsi di Kementan.

Dijelaskan Febri, firma hukumnya, Visi Law Firm memang mengeluarkan draft tersebut saat dirinya dan Rasmala mendampingi Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo.

Pendampingan itu saat dugaan korupsi di Kementan masih dalam proses penyelidikan KPK.

Febri Diansyah dan Rasmala memberikan pendampingan hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Mentan.

Baca Juga: Tes IQ: Siapakah Ayah Kandung dari Anak Tersebut? Calon Detektif Pasti Bisa Jawab Nih

Salah satu rekomendasi itu dikatakan Febri mengenai penguatan pengawasan internal oleh inspektorat di Kementan.

"Itu yang diklarifikasi oleh penyidik kepada kami. Kami berikan juga tadi salinan surat kuasa khusus kami yang kami terima sejak 15 Juni 2023 dalam tahap penyelidikan," kata Febri.

“Itu draft pendapat hukum yang kami susun berdasarkan informasi dan fakta-fakta yang kami peroleh dan pernyataan-pernyataan yang kami terima dan analisis,” tambah Febri.

Febri juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk memenuhi panggilan KPK saat proses penyelidikan.

Febri kembali menegaskan, pihaknya tidak pernah sama sekali mengubah arahan ataupun keterangan dalam menjalankan profesinya.

Baca Juga: Tes IQ: Temukan Manusia dalam Kumpulan Beruang untuk Asah Kemampuan Observasimu

“Kepada pihak-pihak yang berinteraksi dengan kami, kami ingatkan agar bicara dan menyampaikan apa adanya,” jelas Febri.

“Jadi kami tidak mungkin dan tidak akan mengubah arahan-arahan apalagi mengubah keterangan itu prinsip yang kami pegang dalam menjalankan profesi,” teganya.

Sebelumnya, KPK telah resmi mengumumkan proses pengusutan dugaan korupsi jual beli jabatan disertai pemaksaan di Kementan.

Tim penyidik juga telah melakukan upaya pengumpulan bukti, salah satunya melakukan penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di kawasan Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan 28 - 29 September 2023.

Penggeledahan juga telah dilakukan di kantor Kementan pada 29 September 2023.

Baca Juga: Tes IQ: Temukan Ikan untuk Menguji Ketelitian dan Kemampuan Observasi

Hingga kini, KPK menyebut sudah mengantongi nama beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Namun, KPK belum menjabarkan lebih detail siapa pihak-pihak tersebut.

Saat ini, KPK juga terus memproses penyidikan dan pengumpulan alat bukti.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Febri Diansyah
# barang bukti
# Kementerian Pertanian
# Kementan
# Kementan
# korupsi
# KPK

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.