KABAR GEMBIRA! Formasi CPNS 2023 Setjend KPK untuk D3 Semua Jurusan, Total 214 Formasi!

Rincian Formasi CPNS KPK 2023
Rincian Formasi CPNS KPK 2023

AYOJAKARTA.COM - Ditengah riuh pencarian formasi bagi lulusan D3, dalam seleksi CPNS 2023 saat ini, instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kabar gembira bagi semua lulusan D3 apapun jurusannya.

Pasalnya KPK dalam seleksi CPNS 2023 ini membuka sebuah formasi yang bisa diikuti oleh para lulusan D3 dari semua jurusan tanpa terkecuali.

Formasi CPNS yang dibuka untuk mengisi unit penempatan Setjend KPK itu memiliki kualifikasi pendidikan D3 semua jurusan.

Baca Juga: Ketentuan PluTata Cara Swafoto dan Foto Formal untuk Daftar Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Simak Penjelasannya!

Hal tersebut tertera dalam Pengumuman KPK Nomor B/001/PANREKKPK/09/2023 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023/2024.

Dalam pengumuman tersebut, KPK menyampaikan telah membuka total 214 formasi dimana salah satu formasinya bisa didaftar oleh lulusan D3 semua jurusan.

Sedangkan untuk formasi lulusan D3 semua jurusan tersebut dibuka sebanyak 107 lowongan.

Baca Juga: Rincian Dokumen Penting untuk Formasi Penjaga Tahanan Kejaksaan Agung di CPNS 2023

Berikut rincian seluruh formasi yang dibuka oleh KPK dilansir dari laman resmi KPK, Jumat (22/9/2023).

Jenis Formasi CPNS 2023 KPK

1. Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kualifikasi pendidikan: D3 Semua Jurusan

- Jumlah Kuota Umum: 107

Baca Juga: Rincian Formasi CPNS 2023 Sekretariat Jenderal DPR RI, Fresh Graduate Sudah Tahu Belum? Selengkapnya di Sini!

2. Penyelidik Tindak Pidana Korupsi

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi/Hukum/Kebijakan Publik/Sistem Informasi/Ilmu Pemerintahan/Teknologi Informasi/PWK/Studi Pembangunan/Adm Publik/Adm Negara/Pembangunan Wilayah/Perencanaan Wilayah/Humaniora/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Teknik Informatika

- Jumlah Kuota Umum: 38

Baca Juga: CPNS Kejaksaan RI 2023: Syarat, Formasi, Cara Daftar dan Kualifikasi Pendidikan, Terbuka untuk Lulusan SMA

3. Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kualifikasi Pendidikan: S1 Ekonomi/Kebijakan Publik/Manajemen/Hukum

- Jumlah Kuota Umum: 6

Baca Juga: Info Formasi CPNS Kemenkumham 2023 Lulusan SMA Lengkap Beserta Link PDF yang Bisa Didownload

4. Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Internasional/Hukum/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Manajen/Komunikasi/DKV/Adm Negara/Kebijakan Publik

- Jumlah Kuota Umum: 1

Baca Juga: Informasi Kontak Helpdesk Penting untuk Pelamar CPNS dan PPPK 2023 saat Menggunakan e-Meterai

5. Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi/Hukum/Teknologi Informasi/PWK/Studi Pembangunan/Akuntansi/Ekonomi Pembangunan/Adm Publik/Kebijakan Publik/Ilmu Pemerintahan/Sistem Informasi/Adm Negara/Pembangunan Wilayah/Perencanaan Wilayah

- Jumlah Kuota Umum: 6

Baca Juga: KPK Buka Seleksi CPNS 2023, Intip Formasi dan Gaji yang Ditawarkan, Tertarik Daftar?

6. Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi/Akuntansi/Manajemen

- Jumlah Kuota Umum: 2

Baca Juga: Trik Sukses Lolos Tes Kompetensi CPNS 2023 untuk Pelamar Guru PPPK: Simak Ketentuannya

7. Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Sosial/Kriminologi/Ilmu Politik/Ekonomi/Manajemen/Akuntansi

- Jumlah Kuota Umum: 2

Baca Juga: Mumpung Masih CPNS, Ini Cara Berinvestasi yang Cocok Bagi Pegawai Negeri

8. Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kualifikasi pendidikan: S1 Psikologi/Teknologi Informasi/Teknologi Pendidikan/Kebijakan Pendidikan/Pendidikan Masyarakat/DKV/Manajemen Komunikasi/Statistika

- Jumlah Kuota Umum: 8

Baca Juga: Masih Bingung Mau Pilih Formasi CPNS 2023? Ini Cara Lihatnya di SSCASN

9. Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen/ADM Negara/Adm Publik/Kebijakan Publik/Teknologi Pendidikan/Kebijakan Pendidikan/Pendidikan Masyarakat/Manajemen/Manajemen Komunikasi/DKV/Psikologi/Teknik Informatika/Manajemen Informatika

- Jumlah Kuota Umum: 21

Selain kuota umum di atas, terdapat kuota Cumlaude dan Putra/i Papua Barat yang bisa dilihat detailnya di Pengumuman ya.

Berikut link pengumuman formasi KPK: https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns

Nah itulah informasi mengenai formasi KPK yang bisa didaftar bagi lulusan D3 Semua Jurusan. Semoga bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Setjend
# CPNS 2023
# jurusan
# formasi
# KPK

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.