Kantor OIKN di IKN Resmi Beroperasi dengan 500 Pegawai, Troy Pantouw: Sesuai Target

IKN
IKN

AYOJAKARTA.COM - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mencapai tonggak penting dalam proses pemindahan ibu kota negara dengan seluruh pegawainya yang kini telah menempati kantor pusat di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejak Senin, 3 Maret 2025, sekitar 500 pegawai dari seluruh kedeputian OIKN telah secara resmi beroperasi di kantor utama mereka yang baru di IKN.

Perpindahan ini merupakan langkah strategis yang telah direncanakan dengan matang sesuai dengan target yang ditetapkan.

Baca Juga: Emang Boleh Pakai Lipstik Saat Puasa? Ini Penjelasannya

Meskipun kantor utama telah dipindahkan ke IKN, kantor penghubung di Jakarta tetap beroperasi untuk memfasilitasi koordinasi dengan lembaga-lembaga yang masih berbasis di Jakarta.

Kantor OIKN berlokasi di jantung kawasan inti pusat pemerintahan, berdekatan dengan titik nol Nusantara dan berhadapan langsung dengan Istana Garuda dan Istana Negara.

Bangunan ini memiliki desain berbentuk bulat dengan lima lantai yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, termasuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mutakhir.

Gedung ini dirancang khusus sebagai pusat pengelola dan pelayanan seluruh kawasan IKN, yang juga menjadi lokasi Pusat Komando Terpadu (Integrated Command and Control Center).

Juru bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa perpindahan ini berjalan sesuai dengan rencana.

"Sejak hari Senin kemarin tanggal 3 Maret 2025, boleh dikatakan seluruh pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara sudah menempati kantor yang sudah jadi di Ibu Kota Nusantara.

Ada sekitar 500-an pegawai OIKN dari semua kedeputian yang ada di OIKN.

Baca Juga: Comeback Apple di Indonesia! iPhone 16 vs iPhone 16 Pro Selisih Rp4 Juta, Punya Fitur Mirip?

Jadi itu akan menjadi kantor utama atau main office dari OIKN, sementara ada juga kantor yang tetap berfungsi sebagai kantor penghubung yaitu di Jakarta," ujar Troy Pantouw dikutip dari YouTube MetroTV.

Perpindahan ini membawa dampak positif pada efisiensi dan efektivitas kerja pegawai OIKN.

Dengan berada langsung di lokasi IKN, koordinasi antar departemen menjadi lebih agile dan fleksibel, memungkinkan komunikasi yang lebih lancar dengan para pemangku kepentingan.

Sistem kerja yang terpadu ini diharapkan akan mempercepat proses pembangunan IKN yang sedang berlangsung.

Selain itu, perpindahan ini juga merupakan bagian dari persiapan menyambut kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kementerian dan lembaga lain yang akan dipindahkan secara bertahap ke IKN.

Persiapan ini juga sejalan dengan rencana IKN sebagai ibu kota politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di mana ditargetkan pada tahun 2028 seluruh gedung dan ekosistem untuk lembaga yudikatif dan legislatif beserta pendukungnya akan selesai dibangun dan siap digunakan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# 500 pegawai
# Kantor
# OIKN
# Troy Pantouw
# IKN
# ASN

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.