Cabut Dukungan untuk Anies Baswedan, Demokrat Buka Komunikasi dengan Koalisi Ganjar dan Prabowo Subianto

AYOJAKARTA.COM - Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang memiliki kekuatan politik besar di Indonesia.

Menjelang pesta demokrasi 2024, Partai Demokrat sebelumnya telah bergabung dengan koalisi perubahan bersama NasDem dan PKS.

Namun, buntut dari deklarasi Cawapres yang diumumkan NasDem dengan menggandeng Cak Imin untuk menemani Anies, membuat Partai Demokrat merasa dikhianati.

Baca Juga: Usai Hengkang Tak Dukung Anies Baswedan, Demokrat Ikhtiar Gabung PDIP?

Dilansir AyoJakarta.com dari Republika, kini partai Demokrat tidak akan menyia-nyiakan kembali untuk membuka komunikasi untuk bergabung pada koalisi yang lain.

Hal ini lantas dilakukan usai membuat keputusan untuk hengkang dari koalisi sebelumnya yakni koalisi perubahan.

Partai Demokrat telah siap untuk berdiskusi dengan koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.

Baca Juga: Keluar dari KPP, Demokrat Diisukan akan Berkoalisi dengan PDIP?

Dalam pernyataan resmi, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan bahwa partainya tidak akan menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dalam proses komunikasi dengan koalisi lainnya.

Ia menyatakan, "Saya rasa kita menyerahkan itu (AHY menjadi bakal cawapres) kepada partai-partai politik yang berkenan untuk bekerjasama dengan kita."

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan September mendatang.

Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Soal Si 'Penggebrak Meja', Kader Demokrat: Perlu Diluruskan yang Gebrak meja SP

Meskipun demikian, Benny belum dapat memastikan apakah partainya akan segera bergabung dalam koalisi baru.

Keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan bergantung pada keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Benny K Harman juga menambahkan, "Kita belum memutuskan kemana, DPP dan Majelis Tinggi Partai itu yang punya kewenangan untuk menentukan akan berkoalisi. Kerja sama politik dengan partai mana akan ditentukan oleh Majelis Tinggi."

Baca Juga: Kronik di Koalisi Perubahan, Benarkah Surat Anies Baswedan Disikapi Partai Demokrat sebagai Akar Kesepakatan?

Sebelumnya, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, juga telah mengungkapkan bahwa partai tersebut tidak lagi mengajukan syarat untuk menjadikan AHY sebagai bakal cawapres.

Ini memberikan fleksibilitas dalam proses komunikasi dengan pengusung Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

Keputusan Partai Demokrat ini memperlihatkan perubahan dinamika politik menjelang Pilpres 2024 dan potensi pembentukan koalisi yang beragam.

Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh partai-partai politik utama dan bagaimana konstelasi politik akan berkembang dalam perhelatan pemilihan presiden yang akan datang.***