Debat Capres Terakhir: Rocky Gerung Beri Nilai 0 Untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Mengapa?

Debar Capres Terakhir: Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo
Debar Capres Terakhir: Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo

AYOJAKARTA.COM - Debat capres kelima atau debat terakhir sebelum Pemilu 2024 memberikan kesan tersendiri bagi banyak pengamat politik.

Salah satu pengamat politik kondang, yakni Rocky Gerung memberikan penilaiannya terhadap Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada debat capres terakhir.

Rocky Gerung bahkan secara terang-terangan memberikan nilai 0 (nol) bagi penampilan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada debat capres terakhir. Mengapa?

Baca Juga: Ganjar Pranowo Bicara HAM di Closing Statement Debat Capres, Rocky Gerung: Orang Ini Bangsat, Tak Punya Hak Ucapkan Itu

Salah satu aspek yang dinilai oleh Rocky Gerung adalah fashion yang dikenakan oleh paslon nomer urut 2, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Rocky Gerung mengungkapkan jaket yang dikenakan oleh Ganjar Pranowo pada saat debat terlihat tidak serius.

Ia juga menilai bahwa jaket yang mereka kenakan mengganggu karena sorotan cahaya terhadap pernak-pernik pada jaket mereka.

Baca Juga: Prediksi Sejumlah Kalangan Soal Debat Capres Pamungkas Terbukti Meleset, Pakar Mikro Ekspresi Sebut Ajang Diskusi

Rocky Gerung juga menilai bahwa penampilan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tak seperti sedang debat namun seperti sedang menghadiri pesta SMA.

"Mestinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengerti bahwa akan ada nyanyian Indonesia Raya. Dia juga pejabat pakai baju kayak mau pergi pesta SMA," kata Rocky Gerung dikutip dari Youtube Refly Harun, Selasa 6 Januari 2024.

Rocky Gerung membandingkannya dengan paslon nomer urut 1, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Deretan Outfit Ganjar-Mahfud yang Dipakai Selama Debat Pilpres 2024, Kostum Debat ke-4 Paling Curi Perhatian!

Menurutnya, Anies Baswedan lebih beradab, karena menganggap debat adalah perang ideologi, paradigma, dan konsep, bukan sekadar pamer program.

Rocky Gerung juga memberikan nilai 0 kepada Prabowo Subianto. Alasannya adalah jas yang dipakai tidam sesuai.

Selain itu, Rocky Gerung menilai bahwa Prabowo saat debat hanya memberikan konsep dasar tanpa paradigma yang mendalam.

"Ini semua soal APBN bagus betul kalau bilang akan ada makan gratis konsekuensinya apa? Batalkan IKN, batalkan kereta cepat kan begitu cara berpikirnya," ujar Rocky.

Rocky Gerung juga mempertanyakan soal kelanjutan pembangunan IKN yang menurutnya tidak rasional dan bukan prioritas yang diperlukan oleh negara saat ini.

Menurutnya visi keberlanjutan dari Prabowo dan Ganjar tidak masuk akal dan akan membenai negara dengan banyak hutang.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Ganjar Pranowo
# Rocky Gerung
# debat
# Prabowo Subianto

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.