Anies Baswedan Sebut Soal Si 'Penggebrak Meja', Kader Demokrat: Perlu Diluruskan yang Gebrak meja SP

Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Najwa Shihab
Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Najwa Shihab

AYOJAKARTA.COM - Calon Presiden, Anies Baswedan, membeberkan adanya insiden gebrak meja saat pertemuan dengan Tim 8.

Tim ini terdiri dari kader-kader dari partai NasDem, Demokrat, PKS, dan orang-orang terdekat Anies.

Anies menceritakan bahwa insiden ini terjadi ketika utusan dari Demokrat dan NasDem saling berbeda pendapat.

Baca Juga: 3 Tanda Inner Child Kamu Terluka, Luka Kecil Tapi Sangat Berdampak di Masa Depan

Demokrat mendesak agar Anies segera mengumumkan calon wakil presidennya, yakni Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk Pemilihan Presiden 2024.

Namun, NasDem menolak untuk segera mendeklarasikan AHY sebagai cawapres.

Anies sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit siapa yang melakukan gebrak meja saat pertemuan dengan Tim 8.

Meskipun demikian, publik cenderung mengasumsikan bahwa tindakan tersebut berasal dari perwakilan Demokrat.

Sebuah klarifikasi kemudian muncul dari kader Demokrat, Cipta Panca Laksana.

Dia mengungkapkan bahwa sosok yang menggebrak meja bukanlah anggota Demokrat.

Dia juga menekankan bahwa pernyataan Anies tidak lengkap dan menimbulkan spekulasi liar di antara publik.

Baca Juga: Anies Baswedan dan Cak Imin Jadi Bintang Tamu Mata Najwa, Nama Najwa Shihab Trending!

Panca juga mengungkap bahwa sosok yang menggebrak meja adalah Surya Paloh (SP), Ketua Umum NasDem, dan itu terjadi karena desakan dari Tim 8 untuk segera mendeklarasikan cawapres.

"Perlu diluruskan yang gebrak meja adalah SP karena 'diserang' oleh Tim 8 untuk segera lakukan deklarasi. Jadi tidak benar hanya Demokrat yang memaksa segera deklarasi," tulisnya.

Anies mengisahkan bahwa perbedaan pandangan antara partai-partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terkait cawapres mencapai puncaknya pada 25 Agustus.

Awalnya, Anies menyebut bahwa nama AHY telah dibahas sebagai cawapres sejak Juni 2023, dan dia telah melaporkan hal ini kepada tiga partai koalisi, yaitu NasDem, PKS, dan Demokrat.

Namun, Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, tidak langsung setuju dengan rencana ini, meskipun tidak menolaknya. Pembicaraan mengenai cawapres dilanjutkan setelah Anies menunaikan ibadah haji, dan perbedaan pendapat antara NasDem dan Demokrat kembali muncul.

Baca Juga: Cak Imin Bantah Lakukan Kudeta, Yenny Wahid Heran: Saya Saksikan Gus Dur Dikudeta!

Demokrat berharap agar cawapres segera diumumkan dan disetujui, sementara NasDem lebih suka menunggu sambil mencari opsi lain. Perbedaan ini mencapai puncaknya dengan aksi gebrak meja dalam pertemuan Tim 8, yang dipicu oleh ketegangan antara perwakilan Demokrat dan NasDem.

Sejak itu, Demokrat telah mencabut dukungannya kepada Anies dan keluar dari KPP setelah Anies memutuskan untuk berpasangan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapresnya.

Demokrat merasa dikhianati karena Anies dan NasDem telah menandatangani perjanjian bersama dengan Demokrat, NasDem, dan PKS, tetapi kemudian membuat kesepakatan baru. Selain itu, Demokrat juga mengungkap bahwa Anies pernah meminta AHY untuk menjadi cawapres melalui panggilan telepon pada 12 Juni dan surat tertulis pada 25 Agustus.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Demokrat
# NasDem
# PKS
# Anies Baswedan

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.