Guru Honorer Siap Jadi PPPK 2023? Ini Kata Puan Maharani!

Puan Maharani
Puan Maharani

AYOJAKARTA.COM– Jelang penghapusan tenaga honorer oleh Pemerintah pada November 2023, nasib guru honorer belum bisa dipastikan, namun Ketua DPR RI akhirnya buka suara. Hal ini menyusul keterangan DPR RI sebelumnya dimana tidak ada pemecatan tenaga honorer.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memperjuangkan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) demi menunjang kesejahteraan para guru.

Dikutip melalui laman resmi DPR RI oleh ayojakarta com pada 3 Mei 2023, faktanya masih banyak guru honorer yang mendapat upah rendah, terutama di daerah-daerah yang memiliki tantangan kurangnya tenaga pendidik dan aspek geografis yang sulit.

Baca Juga: Dijadwalkan Bertemu Susilo Bambang Yudhoyono, Muhaimin Iskandar Siapkan Materi Ini Buat Dibahas

Puan menyatakan bahwa menjadi ASN atau PPPK akan meningkatkan kesejahteraan para guru, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pendidikan negeri.

Ia juga memastikan akan mengawal proses pengangkatan guru ASN PPPK agar terealisasi sesuai target dan mendorong Pemerintah untuk memperbanyak alokasi anggaran belanja tenaga pendidik sehingga kuota pengangkatan guru PPPK semakin lebih maksimal.

Selain itu, Puan juga mendorong agar seleksi pengangkatan guru PPPK memprioritaskan guru-guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga pendidik.

Ia menyebut bahwa jasa dan pengabdian guru-guru senior yang hingga saat ini belum diangkat menjadi ASN seharusnya turut dipertimbangkan.

Baca Juga: Allah Berikan 3 Ujian, Ustaz Adi Hidayat: Jika Mampu Lewati Ujian Ketiga Maka Luar Biasa, Apa Itu?

"Kami di DPR juga akan terus berupaya mengawasi proses seleksi PPPK 2023 ini bagi para guru honorer. Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah melakukan penyerapan tepat dengan memprioritaskan mengangkat guru honorer yang sudah lama mengabdi,” kata Ketua DPR RI yang juga anak dari Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Puan juga menilai pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tidak hanya dapat menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru, tetapi juga dapat meningkatkan profesionalitas guru di dalam satuan pendidikan.

Ia berpendapat bahwa kesejahteraan dan profesionalisme merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Meskipun Pemerintah telah menyatakan akan mengoptimalkan kuota pengangkatan guru PPPK tahun 2023 sebanyak 601.286 guru untuk pemenuhan guru ASN.

Baca Juga: Podcast dengan Tio Pakusadewo Soal Bisnis Monopoli di Lapas Jadi Sorotan, Uya Kuya: Saya Tak Bisa Dibeli

Namun, pemenuhan kebutuhan guru masih belum maksimal mengingat guru ASN berstatus PPPK yang telah dan diangkat masih kurang dari 50 persen dari kebutuhan guru yang mencapai lebih dari 1,2 juta guru.

Puan juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah demi menunjang pendidikan. Ia mengatakan bahwa masih banyak sekolah di daerah-daerah dengan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang baik, terutama yang terletak di pelosok negeri.

Menurutnya, masalah tenaga pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan prasarana pendidikan.

Baca Juga: Aksi Gibran Tuai Pujian Warganet Karena Datangi Pelajar yang Sakit Setelah Upacara Hardiknas

Dalam keterangannya, Puan menegaskan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan bersama.

Dengan diangkatnya para guru honorer menjadi PPPK, ini merupakan langkah maju bagi kesejahteraan mereka dan juga pendidikan negeri. Ia berjanji untuk mengawal proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK agar kebutuhan tenaga guru untuk mendidik anak-anak kita juga semakin cepat terpenuhi.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Ketua DPR RI
# penghapusan tenaga honorer 2023
# nasib guru honorer 2023
# Puan Maharani

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.