Tanggapan Jusuf Kalla Soal Batalnya Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala U20, Minta Semua Pihak Jaga Hal Ini

Yusuf Kalla Beri Nasehat Ini Terkait Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah U20
Yusuf Kalla Beri Nasehat Ini Terkait Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah U20

AYOJAKARTA.COM--Pembatalan Indonesia jadi tuan rumah ajang Piala Dunia U20 masih terus menarik perhatian sejumlah tokoh penting negara.

Salah satu yang turut mengutarakan kekecewaannya adalah Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyampaikan tanggapannya soal keputusan FIFA tersebut dalam beberapa momen.

Namun secara garis besar, Jusuf Kalla menyampaikan kekecewaannya dalam tanggapannya tersebut.

Tak hanya itu Jusuf Kalla juga sempat menyindir komitmen dari beberapa pihak yang telah menandatangani kesediaan untuk menjadi tuan rumah.

Baca Juga: Jusuf Kalla soal Politik Halangi Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20: 100 Tahun Lagi Juga Tak Bisa!

Bahkan Jusuf Kalla sampai heran, bagaimana bisa pemerintah pusat ditentang oleh pemerintah daerah soal komitmen kesediaan menjadi tuan rumah tersebut.

Jusuf Kalla hingga menyebut sebenarnya negara Indonesia ini pemerintahannya dipimpin oleh siapa.

“Karena juga ya memang aneh memang pemerintah pusat Bapak Presiden mengijinkan tapi Gubernur tidak mengijinkan ini artinya tentu FIFA bingung yang mana pemerintahan di Indonesia ini,” ujar JK.

Untuk informasi, nama Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster ramai disebut sebagai penyebab FIFA membatalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Baca Juga: Piala U20 Indonesia Batal, Ganjar Pranowo Banjir Komentar Pedas, Kakang Rudianto: Bapak Saya Tidak Jadi Bangga

Pasalnya kedua tokoh negara tersebut yang blak-blakan dan tegas menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia.

Terbaru saat dikutip AyoJakarta.com dari Youtube Kompas TV pada Sabtu (1/4/23), Jusuf Kalla kembali memberikan tanggapan serupa.

Jusuf Kalla kembali menyampaikan rasa sedihnya sekaligus memberi pesan penting bagi semua pihak atas kasus FIFA ini.

“Ya semua kecewa semua sedih,” ujar JK di Masjid Kampus UGM pada Jumat (31/3/23).

Tak lupa JK mengingatkan bahwa kasus FIFA ini hendaknya jadi pelajaran penting terkait dengan komitmen yang seharusnya bisa dijaga oleh semua pihak.

Baca Juga: Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, Instagram Ganjar Pranowo Digeruduk Fans Bola, Warganet: Puas Pak?

“Mari kita bangun dengan baik kebersamaan ini ya ke depan,” jata JK.

“tentu ini pembelajaran kita semua untuk tetap menjaga komitmen karena masalahnya masalah komitmen, terkait semua komitmen ini hilang trust,” lanjutnya.

Namun saat ditanya soal apa solusi yang harus dilakukan Indonesia kini untuk mengembalikan trust tersebut, Jusuf Kalla mengaku bingung.

“Ya saya juga bingung juga gimana caranya ya kalau menjaga komitmen ya penuhi itu,” jelasnya.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Yusuf Kalla
# Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U 20
# I Wayan Koster
# Ganjar Pranowo
# fifa

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.