Transaksi Janggal Kemenkeu Rp349 T, Mahfud MD: Data Sudah Clear dan Valid, Hanya Beda Penafsiran

AYOJAKARTA.COM – Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan sempat menyinggung perbedaan data antara Mahfud MD, Sri Mulyani serta Ketua PPATK.

Menyikapi pernyataan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Tindak Pidana Pencucian Uang menyanggah.

Menurut Mahfud MD, yang terjadi sesungguhnya bukanlah perbedaan data, melainkan interpretasi terhadap data yang ada.

Baca Juga: Lagi, Pola Asuh Ria Ricis kepada Moana Berusia 7 Bulan Jadi Sorotan Usai Ajari Salto: Aman Kan Ada Gurunya

“Data ini clear, valid, tinggal pertemukan saja dengan Ibu Sri Mulyani, nggak ada yang beda,” ujar Mahfud MD, tegas.

Menko Polhukam Mahfud MD menilai cara menjelaskan data antara Sri Mulyani dengan dirinya saja yang berbeda.

“Ibu Sri Mulyani menerangkan data PPATK itu kan rombongan, ketika diperiksa itu hanya satu yang diambil,” jelas Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang bekerja secara rombongan tidak sendiri-sendiri.

Baca Juga: Nassar Dirawat di Rumah Sakit hingga Butuh Alat Bantu Nafas dan Infus, Iis Dahlia Ungkap Kondisi Saat Ini!

“Namanya pencucian uang, ya rombongan, kalau satu orang, itu korupsi,” ujar Mahfud MD ketika memberi penjelasan perbedaan membaca data.

Data yang berisi sebanyak 491 orang, menurut Mahfud sudah ada rincian nama-nama yang bisa dilakukan pemeriksaan melalui Pansus.

“Gampang kok, tinggal udang Bu Sri Mulyani, ini datanya PPATK, hanya beda menafsirkan,” imbuh Mahfud MD.

Adanya anggapan yang menilai perbedaan terjadi karena belum ada kesamaan data, kembali disanggah Menko Polhukam.

Baca Juga: Rafael Alun Trisambodo Sebut Mario Dandy Anak yang Taat, Tetapi Kemudian Berubah Semenjak Pindah Sekolah

“Nggak ada data yang berbeda kok, siapa yang bilang datanya berbeda, menafsirkannya saja yang beda,” jelas Mahfud MD yang juga Ketua TPPU.

Menyikapi pernyataan Mahfud MD terkait transaksi janggal mencapai 349 triliun rupiah, Habib Aboe memberi tanggapan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS tersebut menilai apa yang dilakukan Menko Polhukam sekaligus Ketua TPPU perlu dipertanyakan.

Sebab dampak dari pernyataan Mahfud MD terkait transaksi besar tersebut membuat publik gempar.

Baca Juga: GEGER Raffi Ahmad Diisukan Terlibat Kasus Rafael Alun, Hotman Paris Beri Pembelaan:Dia Tak Ada Hubungan Bisnis

“Dampak dari Pak Mahfud bicara, terbongkar semua permasalahan yang tidak kita pahami dengan baik,” ujar Habib Aboe.

Berkaitan dengan adanya undangan Komisi III DPR RI yang kemudian ditanggapi Menko Polhukam seolah sedang ditantang, Habib Aboe ikut berkomentar.

Menurutnya, undangan kepada Ketua TPPU tersebut bukan merupakan sebuah tantangan, melainkan sebatas mencari akar persoalan yang kini menggemparkan.

“Kita ingin duduk bersama, mengurai persoalan transaksi janggal yang menjadi perhatian publik,” jelas Habib Aboe.

Baca Juga: Trend Sebut Tas KW Diantara Pejabat, Terbaru Rafael Alun: dari 70 Tas Istri hanya 10 yang Asli

Peran Menko Polhukam dalam kaitan sebagai Ketua TPPU, dalam rapat kerja juga dipertanyakan oleh Habib Aboe.

“Saya ingin tahu, sebenarnya sejak kapan Pak Menko ini tahu ada transaksi janggal sebesar 349 triliun, dalam rangka apa Pak Menko dapat data tersebut?” ujar Habib Aboe.

Demikian informasi transaksi janggal yang dikutip Ayojakarta pada Sabtu, 1 April 2023 dari kanal YouTube Kompas TV. ***