AHY Kritik Pedas Program Pemerintah yang ‘Grasa-Grusu’, PDIP Beri Balasan Menohok!

AYOJAKARTA.COM - Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kembali memberikan kritik pedas terhadap pemerintah. 

Baru-baru ini, AHY melontarkan kritiknya mengenai program pemerintah yang menurut pandangannya terlalu terburu-buru. 

Kritik tersebut AHY sampaikan melalui Pidato Politik dihadapan ribuan kader Partai Demokrat pada 14 Maret 2023. 

Baca Juga: Bisakah Kita Ibadah Pahalanya Disumbangkan Buat Orang Tua? Ustaz Adi Hidayat Sampaikan Tiga Hal Ini!

“Tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan,” kata AHY dikutip AyoJakarta.com pada Sabtu (18/3/2023). 

Dalam pidato politiknya, salah satu program yang disinggung oleh AHY adalah food estate. 

AHY menyinggung soal alokasi anggaran yang memiliki nilai triliunan rupiah yang digunakan dalam pengembangan kawasan pangan berskala luas.  

“Contohnya alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate?” singgung AHY. 

Baca Juga: Pahami Baik-Baik! Ini Penjelasan Ustaz Adi Hidayat Soal Kesalahan Berdoa dengan Asmaul Husna

Kritik yang disampaikan AHY dalam pidato politiknya tidak hanya menuai kontra di masyarakat, tapi juga oleh pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Masinton Pasaribu selaku anggota DPR RI F-PDI Perjuangan memberikan balasan menohok atas kritik yang disampaikan oleh AHY. 

Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh AHY kehilangan konteks serta relevansi. 

Baca Juga: Viral Istri Polisi Jenderal Bintang Satu Pamer Kemawahan di Medsos, Humas Mabes Polri: Ada Sanksinya!

“Kritik yang disampaikan oleh pak AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berkait dengan UU Cipta Kerja dan proyek strategi nasional seperti Food Estate, menurut saya ini kritik yang kehilangan konteks maupun relevansinya untuk saat ini,” ucap Masinton. 

Masinton kemudian mengungkapkan bahwa pidah PDIP di DPR RI lebih lantang melakukan kritik terhadap Menteri Pertanian dalam hal program food estate. 

“Karena apapun UU Cipta Kerja sudah diputus oleh MK untuk segera dilakukan pembahasan karena itu inkonstitusional bersyarat. Dan kemudian tentang proyek strategis nasional seperti food estate, operasi PDI Perjuangan di DPR RI bahkan lebih lantang melakukan kritikan terhadap pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian agar proyek strategi nasional seperti food estate memiliki kemanfaatan buat masyarakat,” tutup Masinton.***