Gara-gara Kejar Rating Media Swasta, Richard Eliezer Jadi Korban, Pakar Hukum: Sia-Sia Perjuangan Kami!

Asep Iwan Iriawan dan Ronny Talapessy di Metro TV
Asep Iwan Iriawan dan Ronny Talapessy di Metro TV



AYOJAKARTA.COM - Buntut panjang wawancara eksklusif Richard Eliezer di Rutan Bareskrim Polri dengan salah satu televisi swasta berujung berakhirnya perlindungan LPSK terhadap terpidana kasus pembunuhan Yosua tersebut.

Terkait hal tersebut, LPSK mengaku tidak memberikan izin untuk melakukan dan menayangkan wawancara Richard Eliezer.

Dalam hal ini, LPSK merujuk pada Pasal 32 huruf C 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Aturan tersebut menyebutkan saksi ataupun korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain atas persetujuan LPSK selama masih dalam perlindungan LPSK.

Baca Juga: LPSK Resmi Cabut Perlindungan pada Richard Eliezer, Terungkap Hasil Voting dari Tujuh Pimpinan

Menanggapi keputusan LPSK tersebut, Asep Iwan Iriawan selaku Pakar Ilmu Hukum mengaku gemas dan kesal atas pihak media swasta karena tak menghiraukan peringatan LPSK sebelumnya.

"Kalau saya gini yang berhak memberikan atau mencabut JC adalah LPSK, apapun alasannya sekali lagi kita pegang hanya LPSK-lah yang berwenang," kata Asep Iwan Iriawan dikutip ayojakarta.com dari YouTube Metro Tv, Sabtu (11/3/2023).

"Sekarang karena kewenangan LPSK memberikan kita hormati dulu yang tidak diberikan kita hormati, nah sekarang terserah prosedurnya apapun LPSK saya tidak mau tahu," sambungnya.

Baca Juga: Richard Eliezer Salah Langkah Hadiri Wawancara Eksklusif Berujung Dicabutnya Perlindungan LPSK, Salah Siapa?

Menurut Asep Iwan Iriawan saat ini yang perlu diperhatikan adalah fakta bahwa Richard Eliezer telah dirugikan atas kepentingan pihak tertentu sehingga perlindungan terhadapnya dihentikan.

"Yang penting tuh yang saya perhatikan Icad (Richard) dirugikan karena jasanya dicabut gara-gara (wawancara eksklusif)," katanya.

Asep Iwan Iriawan berpendapat bahwa perlindungan LPSK terhadap Richard Eliezer dihentikan lantaran kepentingan dari media swasta demi mengejar sebuah rating dan popularitas.

"Inikan gara-gara maaf ya, kejar rating atau popularitas dari media tersebut, jangan begitu caranya dong," ungkapnya.

Baca Juga: Demi Kejar Rating, Perlindungan Richard Eliezer Dicabut LPSK? Asep Iwan Iriawan Murka: Sia-sia Perjuangan Kami

Asep Iwan Iriawan mengingatkan bahwa adanya perlindungan JC terhadap Richard Eliezer itu tidak terlepas dari perjuangan emak-emak dan dukungan masyarakat.

Namun kini justru hilang disebabkan pihak berkepentingan hingga akhirnya Richard Eliezer yang menjadi korban.

"Itu perjuangan emak-emak, kami akan ke surga dan semua sekarang hanya gara-gara ya kepentingan satu pihak, media tersebut dan jurnalis tersebut, sekarang yang jadi korban Icad," katanya.

"Sia-sia perjuangan kami," imbuhnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Pakar Hukum
# wawancara eksklusif
# Rutan Bareskim Polri
# Richard Eliezer
# JC
# Yosua
# perlindungan
# LPSK
# Asep Iwan Iriawan
# media
# pembunuhan
# rating

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.