Anies Baswedan Buka Suara Soal Utang Rp 50 Miliar, Ternyata Itu Bukan Uang Sandiaga Uno dan Sudah Lunas?

Anies Baswedan Buka Suara Soal Utang Rp 50 Miliar, Ternyata Itu Bukan Uang Sandiaga Uno dan Sudah Lunas?
Anies Baswedan Buka Suara Soal Utang Rp 50 Miliar, Ternyata Itu Bukan Uang Sandiaga Uno dan Sudah Lunas?

AYOJAKARTA.COM - Pernyataan Erwin Aksa yang mengungkap ada perjanjian utang-piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu membuat masyarakat heboh.

Menurutnya, perjanjian tersebut berisikan tentang Anies Baswedan yang memiliki utang sebesar Rp 50 miliar untuk berlaga di Pilgub DKI Jakarta 2017 kala itu.

Hal tersebut disampaikan Erwin Aksa saat diskusi bersama Akbar Faizal dalam podcast YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Dalam sesi diskusinya tersebut, Erwin Aksa menyebutkan bahwa Sandiaga Uno memberikan utang kepada Anies Baswedan untuk memenuhi kebutuhan logistik pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Baca Juga: Anies Baswedan Soal Janji Politik yang Disampaikan Sandiaga Uno Tentang Pilpres: Itu Tidak Berlaku Tahun Ini

Diketahui pada saat itu yang mempunyai likuiditas hanya Sandiaga Uno.

Sanidaga Uno memberikan pinjaman kepada Anies Baswedan karena saat putaran pertama kondisinya tengah sulit.

Mendengar isu tersebut, Merry Riana langsung menanyakan kepada Anies Baswedan.

Menanggapi isu dan pernyataan Sandiaga Uno, Anies Baswedan menjelaskan bahwa pada saat Pilkada DKI 2017 lalu ada banyak sumbangan yang mengalir saat Pilgub, baik yang diketahuinya maupun tidak.

"Kemudian ada pinjaman, sebenarnya dukungan yang diberikan itu dicatat sebagai utang, lalu disampaikan bila dukungan perubahan dalam bentuk kampanye ini buat kebaikan. Bila ini berhasil maka dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada maka itu dicatat sebagai utang yang harus dikembalikan. Jadi itu dukungan yang dijamin oleh Pak Sandi dan uang itu bukan punya Pak Sandi. Ada pihak ketiga yang mendukung dan saya menyatakan, ada surat pernyataan utang, saya tanda tangan, dalam surat itu disampaikan apabila Pilkada kalah maka saya berjanji, Anies Sandi mengembalikan saya dan Pak Sandi, saya yang tanda tangan. Apabila menang Pilkada maka ini dinyatakan bukan sebagai utang dan tidak dikembalikan. Itu selesailah," kata Anies Baswedan tegas dikutip ayojakarta.com pada Sabtu (11/2/2023) dari YouTube Merry Riana

Baca Juga: BPBD DKI Jakarta Laporkan 4 RT dan 10 Ruas Jalan Ibu Kota Tergenang Banjir Dampak Hujan Deras Hari Ini

Anies Baswedan juga menegaskan kembali bahwasannya saat Pilkada itu menang maka perjanjian tersebut dianggap selesai dan ia tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Ia menggarisbawahi surat perjanjian utang tersebut ketika kalah harus bayar karena menjadi motivasi yang lebih seru menurutnya.

"Biasanya kalau menang harus bayarkan. Ini kalah kenapa harus bayar?" tanya Merry Riana pada Anies Baswedan.

"Biar menjadi motivasi yang seru," kata Anies Baswedan.

Baca Juga: CEK Fakta! Tak Cuma 50 M, Ternyata Punya Utang Rp 92 M, Anies Baswedan: Uangnya Bukan dari Pak Sandi

"Kalau kalah saya berada di luar pemerintahan, maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan, baik bisnis atau usaha apapun untuk mengembalikannya," lanjut Anies Baswedan.

"Ketika saya di luar pemerintahan sah dong cari uang dengan usaha, tapi ketika saya menang, tidak usah mencari uang karena itu dukungan untuk pemerintah agar Jakarta lebih baik lagi," jelas Anies Baswedan.

Menurut Anies Baswedan tidak ada sebuah utang hari ini yang perlu dilunasi seperti isu yang beredar di masyarakat.

Karena perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk perubahan nyata untuk Jakarta.

Baca Juga: Anies Baswedan Tepis Anggapan Soal Uang RP 50 M, Benarkah Bukan dari Sandiaga Uno Melainkan dari Sosok Ini?

Pasalnya ketika Pilkada itu selesai yang utang itupun selesai dibayar dengan kemenangan dalam Pilgub tersebut.

Anies Baswedan berharap pola perjanjian yang dibuatnya tersebut bisa dijadikan referensi bahwa mendukung untuk perubahan bukan mendukung sebagai investasi yang diberikan dalam bentuk privilege-privilege.

Di sisi lain, Merry Riana mengatakan bahwa banyak orang yang kurang informasi menjadikan mereka berasumsi.

Oleh karena itu, informasi inilah yang dibutuhkan semua orang agar tidak adanya asumsi negatif yang berkembang di masyarakat nantinya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Akbar Faizal Uncensored
# utang Rp 50 miliar
# utang piutang
# Akbar Faizal
# erwin aksa
# Merry Riana
# Pilkada DKI
# Sandiaga Uno
# Anies Baswedan
# Pilgub

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.