Gimana Nasib Bansos PKH, BPNT, dan BLT 2023? Ini 5 Penyebab Penerima Bansos PKH Dihapus

Gimana Nasib Bansos PKH, BPNT, dan BLT 2023? Ini 5 Penyebab Penerima Bansos PKH Dihapus
Gimana Nasib Bansos PKH, BPNT, dan BLT 2023? Ini 5 Penyebab Penerima Bansos PKH Dihapus

AYOJAKARTA.COM - Seperti yang kita ketahui pemerintah masih menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) yang masih disalurkan hingga saat ini bahkan untuk 2023 nanti.

Namun beredar kabar mengenai Bantuan Sosial (Bansos) PKH, BPNT, dan BLT yang akan dihapuskan pada tahun 2023 dan bantuan akan berfokus pada kewirausahaan.

Kabarnya terdapat 5 penyebab dihapusnya status penerima Bansos PKH pada 2023 nanti.

Baca Juga: Dapat Dana Pembangunan Rp6 Triliun Pasca Gempa Cianjur? Bupati Sebut 'Bencana Bawa Berkah', Warga Protes

Dikutip Ayojakarta.com pada laman kemensos.go.id bahwa Program Keluarga Harapan atau PKH yakni program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Pemerintah akan melakukan validasi dan verifikasi data masyarakat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH untuk penyaluran bansos tahun 2023.

Sehingga kemungkinan ada beberapa masyarakat yang bisa saja akan dihapus statusnya sebagai penerima bansos PKH.

Dikutip Ayojakarta.com melalui kanal YouTube Input Media berikut ini 5 penyebab dihapusnya penerima bantuan PKH pada 2023 nanti.

Baca Juga: Hakim Beri Nasihat Baiquni Wibowo Jadi Anak Buah Ferdy Sambo: Itu Resiko di Bawah Tekanan Komandanmu

1. Tidak memenuhi 3 Komponen dalam anggota keluarga yaitu:
-Komponen Kesehatan terdiri dari Ibu hamil dan anak usia dini.
-Komponen Pendidikan terdiri dari Anak Sekolah SD/SMP/SMA.
-Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari orang lanjut usia atau penyandang disabilitas berat.

2. Penerima memiliki peningkatan Ekonomi maka status kepesertaan akan dicabut.

3. Tidak ada komitmen terhadap peraturan PKH, harus siap mengikuti aturan yang diberikan Kemensos. Contoh peraturan yang dilanggar yakni sebagai berikut.
-Tidak menghadiri pertemuan kelompok yang diadakan setiap bulannya.
-Tidak mengikuti posyandu.
-Tidak mengumpulkan administrasi anak sekolah yang harus dilaporkan

4. Sudah memiliki penghasilan di atas ketentuan yang disarankan penghasilan ini sebagai indikator untuk mendapatkan bantuan pemerintah.

5. Tidak mau melaporkan perubahan kategori data yang valid dan sah sebagai syarat, dikarenakan setiap kategori memiliki bantuan yang berbeda-beda.

Baca Juga: Dijodoh-jodohkan, Ternyata Ayu Ting Ting Ngaku Sayang Boy William

Jika sudah memenuhi syarat, maka bantuan PKH akan otomatis diperpanjang bagi penerima tahun 2023 nanti.

Sementara itu, dikutip Ayojakarta.com melalui kanal YouTube Pendamping Sosial bahwa, dipastikan berita PKH, BPNT, dan BLT yang akan dihapuskan pada tahun 2023 dan bantuan akan berfokus pada kewirausahaan sedikit keliru.

Pemerintah mendorong program kewirausahaan, tapi terdapat target-targetnya dan tidak terhadap semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hanya diperuntukan untuk KPM yang usianya produktif.

Mengenai peningkatan kapasitas SDM PKH untuk KPM, yang akan diberikan bantuan usaha hanya KPM yang diutamakan usianya dibawah 20 tahun.

Baca Juga: Tarif Tol Trans-Jawa Jelang Nataru, Jasa Marga Siapkan Strategi Antisipasi Kepadatan Tol

Lalu, jika tidak mencukupi kuota akan diambil lagi usia 40 tahun ke bawah dan 40 tahun ke atas sampai dengan usia 50 tahun.

Tapi tidak semua KPM yang akan diberikan bantuan kewirausahaan, hanya beberapa KPM yang memiliki embrio usaha atau memiliki potensi berwirausaha.

Karena melihat bantuan sebelumnya seperti,
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) hampir semuanya tidak ada yang berhasil atau sebagian kecil berhasil.

Baca Juga: Viral, Diduga OCD-nya Kambuh, Aliando Syarif Alami Panick Attack saat Sesi Wawancara di Film Terbarunya

Sehingga, pemerintah memfokuskan bantuan sosial hanya untuk kewirausahaan harus dilakukan evaluasi atau survei terlebih dahulu.

Diputuskan bagi penerima bantuan diprioritaskan untuk yang usianya masih produktif atau berpotensi.

Untuk masyarakat yang tidak berpotensi tetap akan diberikan bantuan berdasarkan Menteri Keuangan mengenai anggaran pemerintah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih ada.

Sehingga bantuan seperti PKH, BPNT, dan BLT kemungkinan besar masih diberikan di tahun 2023.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# penyebab dihapus dari daftar penerima BLT PKH
# Keluarga Miskin
# 2023
# bansos
# BLT
# PKH
# penerima manfaat
# BNPT
# YouTube

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.