Inilah Alokasi Formasi CPNS yang Punya Kesempatan Besar untuk Jadi CASN 2023

Inilah Alokasi Formasi CPNS yang Punya Kesempatan Besar untuk Jadi CASN 2023
Inilah Alokasi Formasi CPNS yang Punya Kesempatan Besar untuk Jadi CASN 2023

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) tahun 2023.

Bagi mereka yang berminat mendaftar sebagai ASN, penting untuk memperhatikan pilihan alokasi formasi CPNS yang akan dibuka.

Proses rekrutmen ini melibatkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan fokus utama pada tenaga non-ASN.

Baca Juga: DIBUKA 4.125 Lowongan CPNS Kemenag 2023, Cek Formasi serta Syaratnya di Sini!

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan rencana pembukaan sebanyak 572.496 formasi ASN.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 78.862 formasi akan dialokasikan untuk pemerintah pusat, sementara 493.634 formasi akan tersedia di berbagai pemerintah daerah.

Secara lebih rinci, alokasi formasi CASN di pemerintah pusat terdiri dari 28.903 formasi untuk CPNS dan 49.959 formasi untuk PPPK.

Di tingkat daerah, alokasi formasi PPPK akan diperuntukkan bagi guru (sejumlah 296.084 formasi), tenaga kesehatan (sejumlah 154.724 formasi), dan tenaga teknis (sejumlah 42.826 formasi).

Baca Juga: 3 Instansi Pemerintah Pusat yang Sudah Umumkan Formasi CPNS 2023 Lengkap dengan Kualifikasi Pendidikan

Ini menunjukkan peluang besar bagi mereka yang ingin menjadi CASN pada tahun 2023, terutama jika fokus pada formasi yang tersedia di pemerintah daerah.

Meskipun formasi CPNS hanya tersedia dan dialokasikan untuk pemerintah pusat, namun hal ini hanya merupakan sebagian kecil dari alokasi formasi yang lebih besar dibandingkan dengan alokasi PPPK di tingkat pemerintah daerah.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus pada penerimaan ASN kali ini, terutama untuk tenaga non-ASN atau honorer.

Dari semua formasi yang akan tersedia, 80 persen akan diperuntukkan bagi pelamar yang merupakan tenaga non-ASN, sementara 20 persen sisanya akan terbuka untuk pelamar umum.

Baca Juga: Ada Berapa Jumlah Formasi CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023? Ini Bocorannya

Pada dasarnya, pemerintah mengalokasikan banyak formasi untuk posisi tenaga kesehatan dan guru, sesuai dengan arah kebijakan dan pelayanan dasar.

"Pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada eks THK-II (Tenaga Honorer eks Kategori II), karena mereka telah mengabdi," ucap Anas.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan besar bagi individu berbakat di bidang digital dan data scientist untuk ikut serta dalam rekrutmen ASN tahun 2023 ini.

Tahun ini, formasi yang terkait dengan transformasi digital juga tetap akan tersedia, menawarkan peluang yang cukup besar bagi calon pelamar.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# alokasi
# 2023
# CPNS
# CASN
# Formasi

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.