Hengkang dari Koalisi Perubahan: Ke Mana AHY akan Berlabuh, Kubu Ganjar atau Prabowo?

Pertanyaan ke mana AHY akan berlabuh menjadi topik hangat dalam pergerakan dunia politik yang dinamis.
Pertanyaan ke mana AHY akan berlabuh menjadi topik hangat dalam pergerakan dunia politik yang dinamis.

AYOJAKARTA.COM — Ke mana AHY akan berlabuh usai namannya "ditendang" Partai Nasional Demokrat untuk mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024?

Pertanyaan ke mana AHY akan berlabuh menjadi topik hangat dalam pergerakan dunia politik yang dinamis.

Ke mana AHY akan berlabuh bisa menjadi peluang bagi koalisi parpol peserta pilpres 2024 untuk memperkuat posisinya masing-masing. Namun mana yang paling tepat bagi AHY?

Pekan lalu secara mengejutkan calon presiden (capres) Anies Baswedan mengumumkan menggandeng Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menjadi calon wakil presidennya.

Baca Juga: Peluang AHY Mendampingi Anies Baswedan Hilang, Susilo Bambang Yudhoyono: Ada Campur Tangan Dalang!

Cak Imin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya bergabung dengan koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto.

Pengumuman ini terbilang mengejutkan. Pasalnya Anies yang memimpin Koalisi Perubahan dan Persatuan diperkirakan dan digadang-gadang akan menggandeng Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wakilnya.

Pengumuman pekan lalu itu disambut murka oleh pendukung AHY. Mereka mencap Anies sebagai pengkhianat dan pengecut. Demokrat pun hengkan dari Koalisi Perubahan.

Pentolan Demokrat, Andi Arief, dalam cuitan di akun X (Twitter) pada Kamis, 31 Agustus 2023 menulis, "Saya tidak menyangka @aniesbaswedan berdarah dingin tapi pengecut."

Baca Juga: Dipilih Jadi Cawapres Anies Baswedan Segini Harta Kekayaan Cak Imin, Lebih Besar Mana dengan AHY?

Sementara sejumlah anggota Partai Demokrat di sejumlah daerah menyatakan akan mencabut baliho dan poster yang memasang foto AHY dan Anies.

Dengan kondisi tersebut, AHY dengan kendaraan Demokrat-nya memerlukan koalisi lain untuk bisa mengikuti pemilihan presiden 2024.

Sebagai informasi, Presidential Threshold Demokrat hanya sebesar 9,39% persen, jauh dari yang diamanatkan Undang-Undang Pemilu sebesar 20 persen.

Untuk bergabung koalisi, saat ini pilihannya hanya ada dua. Bergabung dengan capres Ganjar atau Prabowo. Mana yang paling memungkinkan bagi dia untuk menjadi cawapres. Terlebih Ganjar dan Prabowo belum memutuskan siapa wakilnya?

Baca Juga: Demokrat Putuskan 'Menjomblo' Setelah NasDem Pilih Cak Imin PKB, Gagal Jadikan AHY Cawapres Anies Baswedan

Ke Kubu Ganjar, Berhadapan dengan Megawati

Dari kedua capres tersebut, hanya Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tidak memerlukan koalisi. Perolehan kursi DPR hasil dari Pileg 2019 lalu, PDIP meraih 22,6% dari 575 kursi DPR.

Dengan kondisi politik yang dinamis, beberapa tokoh yang disebut-sebut dapat mendampingi Ganjar antara lain Sandiaga Uno, AHY, Ridwan Kamiil, dan Erick Thohir.

Tapi kesempatan AHY untuk mendampingi Ganjar terbilang berat karena riwayat "permusuhan" kedua ketua umumnya. Antara Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam suatu kesempatan yang ditayangkan di televisi, Megawati bahkan enggan bersalaman dengan AHY.

Meski demikian, di kesempatan lainnya, putri Megawati, Puan Maharani, memiliki relasi yang lebih akrab dengan AHY. Ini bisa menjadi indikasi, jika PDIP masih terbuka untuk menerima Partai Demokrat dalam gerbongnya.

Baca Juga: Bentuk Dukungan Annisa Pohan untuk AHY Usai Dikhianati Anies Baswedan: Aku Akan...

Ke Kubu Prabowo, Pengalaman Buruk

Begitu juga dengan Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Partai Gerindra tidak menutup pintu bagi Partai Demokrat.

Sejumlah petinggi Gerindra seperti Dasco Ahmad dan Fadli Zon satu suara menyatakan akan menerima siapapun yang mendukung Prabowo.

Meski pintu terbuka, namun berat bagi AHY untuk bisa menjadi pendamping Prabowo. Berdasarkan hasil sejumlah survei, AHY disebut bukan sosok paling tepat bagi Prabowo.

Nama Erick Thohir malah disebut paling pantas untuk mendampingi Prabowo.

Menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Erick Thohir mendapatkan angka elektabilitas tertinggi sebesar 15,9 persen. Sementara di posisi kedua diisi oleh AHY dengan perolehan angka elektabilitas sebesar 12,1 persen. Menyusul di tempat ketiga, nama Mahfud MD dengan elektabilitas sebesar 9,9 persen.

Peristiwa politis jelang pendaftaran capres dan cawapres pada pilpres 2019 pun menjadi catatan lainnya bagi AHY.

Jelang detik-detik pendaftaran, Ketum Gerindra Prabowo tidak memilih menggandeng AHY. Sebaliknya, Prabowo memilih untuk bermitra dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2019.

Dengan melihat kondisi terkini, AHY diperkirakan akan menghadapi jalan terjal untuk merengkuh posisi calon wakil presiden.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Demokrat
# Koalisi Perubahan
# AHY

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.