Kemenkumham Buka Kuota 1.015 di CPNS 2023 untuk Lulusan SMA Sederajat, Ini Rinciannya

Ada sekitar 1.015 kuota CPNS 2023 Kemenkumham khusus untuk lulusan SMA sederajat, dan ada sekitar 1.563 kuota untuk PPPK.
Ada sekitar 1.015 kuota CPNS 2023 Kemenkumham khusus untuk lulusan SMA sederajat, dan ada sekitar 1.563 kuota untuk PPPK.

AYOJAKARTA.COM – Beberapa hari lagi pemerintah akan kembali membuka lowongan CPNS 2023 kepada putra putri bangsa Indonesia untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Salah satu yang membuka lowongan CPNS 2023 adalah dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang mana di buka untuk semua pendidikan mulai dari S1 hingga SMA Sederajat.

Kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham untuk lulusan SMA tentunya kuota dengan jumlah yang paling banyak saat ini.

Disebutkan bahwa ada sekitar 1.015 kuota CPNS 2023 Kemenkumham khusus untuk lulusan SMA sederajat, dan ada sekitar 1.563 kuota untuk PPPK.

Baca Juga: Cara Membuat SKCK untuk CPNS dan PPPK 2023 sebagai Syarat Dokumen yang Wajib Diunggah

Tentunya kuota untuk lulusan SMA dan sederajat akan diisi oleh posisi sebagai penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, yang mana pada CPNS tahun sebelumnya kedua posisi ini juga diperuntukkan untuk lulusan pendidikan SMA dan sederajat.

Namun sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait CPNS 2023 Kemenkumham tentang rincian secara pasti berapa kebutuhan untuk penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian.

Selain itu, biasanya pihak instansi Kemenkumham juga melakukan seleksi atau membagi kuotanya per daerah, dan ini juga belum ada diinformasikan secara resmi.

Tentunya posisi ini diprediksi akan diincar oleh para masyarakat Indonesia, sama halnya seperti tahun sebelumnya yang menjadi posisi terfavorit.

Baca Juga: CPNS 2023 Jalur Khusus Cumlaude Apakah Ada? Cek Syarat dan Info Lengkapnya di Sini

Terkait pengumuman resmi tentang kuota yang dibutuhkan di posisi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, tentunya akan diumumkan secara resmi pada tanggal 16 September 2023.

Setelah adanya pengumuman resmi, barulah pihak pemerintah membuka pendaftaran yang mana jika merujuk pada jadwal akan berlangsung mulai tanggal 17 Oktober 2023.

Berikut adalah jadwal resmi terkait CPNS 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bisa menjadi rujukan bagi yang ingin mendaftar CPNS 2023 Kemenkumham:

- Pengumuman seleksi: 16-30 September 2023

- Pendaftaran seleksi: 17 September-3 Oktober 2023

- Seleksi administrasi: 17 September-5 Oktober 2023

- Pengumuman hasil seleksi administrasi: 6-9 Oktober 2023

- Masa sanggah: 10-12 Oktober 2023

- Jawaban sanggah: 10-14 Oktober 2023

- Pengumuman pasca sanggah: 13-19 Oktober 2023

- Penarikan data akhir: 20-22 Oktober 2023

- Penjadwalan SKD CPNS: 23-26 Oktober 2023

- Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD CPNS: 27-30 Oktober 2023

- Pelaksanaan SKD CPNS: 31 Oktober-9 November 2023

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# CPNS 2023
# kemenkumham
# SMA

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.