Informasi Terbaru Mengetahui Formasi CPNS 2023: Panduan Cek Resmi Kementerian dan SSCASN BKN

Ilustrasi CPNS 2023
Ilustrasi CPNS 2023

AYOJAKARTA.COM - Sesuai dengan edaran resmi, pendaftaran CASN, CPNS, dan PPPK akan dimulai pada tanggal 17 September 2023.

Bagi para calon pelamar CPNS 2023, sangat penting untuk memahami cara mengecek formasi sebelum memulai proses pendaftaran.

Ini merupakan langkah bijak untuk mengetahui formasi CPNS 2023 yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda, serta lokasi dan situasi tempat Anda akan bekerja nantinya.

Baca Juga: CPNS 2023 Dibuka Hari Ini? Begini Cara Melihat Formasi untuk Lulusan SMA, D3, S1 dan S2

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyediakan portal ASN Karier yang dapat diakses oleh semua pengguna media.

Di portal ini, para pelamar dapat melihat informasi mengenai formasi, penempatan, gaji, dan berbagai informasi lainnya terkait CPNS 2023.

Pemerintah telah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2023. Total formasi yang tersedia adalah sebanyak 572.496, dengan rincian sebagai berikut:

Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2023 Diundur, Tidak jadi Hari Ini? BKN Beri Info Terupdate Begini

Formasi untuk Pemerintah Pusat: 78.862 ASN

- CPNS untuk Pemerintah Pusat: 28.903

- PPPK untuk Pemerintah Pusat: 49.959

- Formasi untuk Pemerintah Daerah: 493.634 ASN

- PPPK formasi guru berjumlah 296.084

- PPPK tenaga kesehatan berjumlah 154.724

- PPPK Tenaga Teknis berjumlah 42.826

Baca Juga: Bocoran Jenis Soal untuk Seleksi CPNS 2023, Yuk Simak Selengkapnya dan Persiapkan Dirimu!

Untuk mengecek formasi CPNS 2023, Anda dapat mengakses beberapa link resmi dari instansi terkait maupun dari BKN.

Terdapat 9 instansi pemerintah yang memiliki halaman resmi terkait CPNS dan PPPK tahun 2023, antara lain:

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

- Kementerian Agama (Kemenag)

- Kejaksaan Agung (Kejagung)

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

- Mahkamah Agung (MA)

- Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

- Kementerian Pertanian (Kementan)

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Baca Juga: Dibuka Besok, Apakah Calon Pendaftar CPNS 2023 Sudah Bisa Buat Akun SSCASN? Begini Kata BKN

Cara cek formasi CPNS 2023 lewat SSCASN BKN adalah sebagai berikut:

- Buka website SSCASN BKN.

- Klik 'Info Lowongan'.

- Buka 'Simulasi Pemilihan' dan isi kolom sesuai kebutuhan, yaitu: Jenis Pengadaan (CPNS), Instansi (Disesuaikan dengan pilihan pendaftar), Tingkat Pendidikan (Lulusan Terakhir), dan Pendidikan (Jurusan).

- Setelah itu, klik tombol 'Cari'.

Baca Juga: Cara Mendapatkan Materai Elektronik untuk CPNS 2023, Wajib Tahu sebelum Daftar

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, para pelamar dapat dengan mudah mengecek formasi CPNS 2023 yang sesuai dengan profil mereka.

Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda dalam proses pendaftaran CPNS atau PPPK.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# formasi
# CPNS
# PPPK
# pendaftaran

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.