Link Download Surat Lamaran dan Pernyataan CPNS KPK 2023 yang Buka 214 Formasi, Semua Jurusan Boleh Daftar?

Ilustrasi link download surat lamaran dan surat pernyataan CPNS KPK 2023.
Ilustrasi link download surat lamaran dan surat pernyataan CPNS KPK 2023.

AYOJAKARTA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka lowongan kerja melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023.

Link download surat lamaran dan surat pernyataan CPNS KPK 2023 bisa disimak dalam artikel ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, dibuka kesempatan kepada WNI yang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti seleksi CPNS 2023 di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Ada total 214 formasi yang dibuka pada rekrutmen CPNS KPK 2023, dengan kualifikasi pendidikan tertentu.

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Peserta CPNS dan PPPK Tahun 2023 Tidak Perlu Buru-buru Mendaftar, Simak!

Bagi lulusan D-III semua jurusan bisa mendaftar karena ada 107 kuota formasi Pranata Pemberantasan Tindak Korupsi yang terbuka bagi lulusan semua jurusan D-III.

Lebih lengkapnya, berikut macam formasi yang dibuka pada seleksi CPNS KPK 2023 dan jumlah kuota umum penerimaannya sebagaimana dikutip AyoJakarta.com dari unggahan Instagram @aymangayu, Senin, 25 September 2023:

1. Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 107 kuota

2. Penyidik Tindak Pidana Korupsi: 38

3. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 6

4. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 1

5. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 6

6. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 2

7. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 2

8. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 8

9. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 21

Baca Juga: Panduan Praktis: Kompres Foto dan Dokumen PDF untuk Daftar CPNS 2023

Selain kuota umum di atas, terdapat juga kuota cumlaude dan putra/putri Papua, Papua Barat.

Untuk lebih lengkapnya mengenai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan bisa akses melalui web resmi rekrutmen.kpk.go.id/cpns.

Salah satu syarat dokumen yang harus disertakan oleh peserta seleksi CPNS 2023 di instansi KPK adalah surat lamaran dan surat pernyataan.

Berdasarkan informasi yang tertera dalam Surat Pengumuman KPK Nomor:B/00/PANREKKPK/09/2023 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023/2024, KPK mewajibkan calon pelamar untuk mengunggah surat lamaran dan tiga jenis surat pernyataan untuk diunggah ke akun SSCASN masing-masing.

Baca Juga: LENGKAP! 24 Link PDF Formasi CPNS-PPPK 2023 Mulai dari Kementerian Hingga Pemprov, Klik di Sini!

Adapun ketiga surat pernyataan tersebut adalah surat pernyataan 10 poin, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja KPK, dan surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat atau pegawai KPK.

Bagi yang ingin download format surat lamaran dan dokumen surat pernyataan dalam format doc, bisa melalui link berikut ini:

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# surat lamaran
# CPNS
# Download
# KPK

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.