Gugat Soal Keppres G30S PKI, Amelia Ahmad Yani Mengaku Tidak Ada Komunikasi dari Pemerintah

Anak-anak dari Jenderal Ahmad Yani menggugat Keputusan Presiden (Keppres) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anak-anak dari Jenderal Ahmad Yani menggugat Keputusan Presiden (Keppres) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AYOJAKARTA.COM – Anak-anak dari Jenderal Ahmad Yani menggugat Keputusan Presiden (Keppres) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tiga anak Jenderal Ahmad Yani yakni Untung Mufreni A Yani, Irawan Suraeddy A Yani, dan Amelina A Yani memutuskan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung pada 14 Juli 2023.

Ketiga anak Ahmad Yani menilai Inpres No.2 Tahun 2023, Keppres No.17 Tahun 2022, dan Keppres No.4 Tahun 2023 tidak adil terhadap keluarganya karena pemerintah merasa mengakui kesalahan terhadap PKI dan menempatkan anak PKI sebagai korban yang akan mendapatkan santunan.

Amelia Ahmad Yani mengatakan pihaknya sama sekali tidak mendapatkan komunikasi dari pemerintah mengenai Keppres dan Inpres tersebut.

Baca Juga: Buntut dari Inpres dan Keppres G30S PKI, Anak Jenderal Ahmad Yani: Jangan Putar Balikan Fakta

Padahal, Amelia Ahmad Yani mengaku pihaknya ingin sekali bertemu akan tetapi tak kunjung dipertemukan.

Hal inilah yang membuat tiga anak Jenderal Ahmad Yani meradang seakan-akan dikesampingkan.

“Jadi ternyata keppres itu sudah dikeluarkan dan kemudian keluar lagi inpres yaitu instruksi kepada 19 kementerian untuk memberikan santunan kepada anak-anak dan cucu keturunan dari pihak kiri, PKI,” kata Amelia, dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube tvOneNews, Senin, 2 Oktobr 2023.

“Tidak ada (komunikasi) sama sekali, justru kami ingin bertemu dengan tim juga tapi tidak dipertemukan,” sambungnya.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkit Tragedi Kelam G30 S PKI: Tak Ada Permintaan Maaf Presiden Pada Keturunan PKI

Amelia menjelaskan dirinya sudah berusaha untuk bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk membicarakan masalah tersebut.

Akan tetapi, usahanya untuk bertemu Mahfud MD belum terealisasi lantaran Menko Polhukam yang masih memiliki kesibukan.

“Sekarang 58 tahun kemudian, kemarin itu tahun yang lalu saya dengar ada pembentukan PKP HAM, itu saya hanya dengar. Kami berusaha menemui bapak Menkopolhukam Mahfud," jelasnya.

"Waktu itu saya ketemu di Lubang Buaya, saya berusaha bicara dengan beliau bahwa kami ingin bertemu dan kemudian kami kirim surat resmi tapi tidak pernah dijawab. Akhirnya saya pergi ke kantor beliau tapi juga tidak ditemui karena beliau sibuk sekali mengurusi hal-hal lain,” sambungnya.

Baca Juga: Sadis! Bongkar Jenazah Brigadir J, Samuel Hutabarat Sebut Ulah Ferdy Sambo Mirip Cara PKI: 340 Sudah Sesuai

Dalam judicial review yang diajukan, ketiga anak Jenderal Ahmad Yani ingin Keppres yang sudah diteken oleh Presiden Jokowi dicabut.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Ahmad Yani
# Keppres
# G30S PKI

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.