Terbongkar! Inilah Alasan Syahrul Yasin Limpo Simpan Cek Palsu Senilai Rp 2 Triliun

SYL atau Syahrul Yasin Limpo
SYL atau Syahrul Yasin Limpo

AYOJAKARTA.COM - Kuasa hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Febri Diansyah menjelaskan alasan kliennya mengklaim bahwa cek senilai Rp 2 triliun yang ditemukan di rumah dinasnya, palsu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memastikan bahwa cek yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama penggeledahan pada 28 September 2023 adalah palsu.

"Pak Syahrul saat itu sempat sampaikan ke kami, ia hanya menyimpan cek itu karena unik saja," ucap Febri Diansyah dikutip ayojakarta.com dari suara.com, Rabu (18/10/2023).

Menurut SYL, yang membuat cek tersebut unik adalah nilai yang tertera dan tidak biasa.

"Dalam pikiran beliau, mana ada orang punya tabungan Rp 2 triliun dan mana mungkin ada cek dengan nilai uang sebesar itu," ucap Febri Diansyah.

Baca Juga: Saut Situmorang Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo

Hingga saat ini, KPK belum memberikan konfirmasi resmi mengenai hal tersebut kepada SYL.

Mereka telah menyatakan bahwa akan mengikuti temuan ini dengan langkah lebih lanjut yang melibatkan SYL sebagai tersangka dan para saksi.

"Tapi ya silakan saja KPK mendalami dengan kewenangan yang ada," katanya.

Pada konferensi pers terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diumumkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: 5 Sisi Lain Deklarasi Mahfud MD jadi Cawapres Ganjar Pranowo

KPK juga menetapkan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan serta Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Kementan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Mereka diduga melakukan pemerasan dalam jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa untuk kepentingan lelang jabatan serta terlibat dalam pengadaan barang dan jasa termasuk menerima gratifikasi.

SYL juga diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Baca Juga: Intip Perjalanan Karir Mahfud MD, Cawapres yang Akan Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Pada masa jabatannya sebagai menteri, SYL dituduh memerintahkan Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono untuk menarik setoran berkisar antara USD 4.000 hingga 10.000 yang setara dengan Rp 62,8 juta hingga Rp 157,1 juta per bulan dari pejabat di unit eselon I dan eselon II di Kementan.

Uang tersebut diperoleh dari anggaran Kementan yang digelembungkan,serta dari vendor yang mendapatkan proyek.

Kasus korupsi ini melibatkan periode 2020-2023 dan temuan sementara dari KPK menunjukkan bahwa ketiganya diduga menerima uang haram sekitar Rp 13,9 miliar.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Rp 2 Triliun
# Cek Palsu
# Febri Diansyah
# SYL
# Syahrul Yasin Limpo
# Menteri Pertanian
# Kementan
# Kementan
# PPATK
# TPPU
# KPK

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.