Adian Napitupulu Ceritakan Orang yang Minta Jabatan Presiden 3 Periode, Ciri-cirinya Mengarah ke Sosok Ini

AYOJAKARTA.COM - Hubungan Presiden Joko Widodo dengan partainya PDIP kini semakin tidak menentu.

Setelah anaknya Gibran Rakabuming Raka memutuskan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto, kini rumor usulan jabatan presiden tiga periode kembali mengemuka.

Hal itu sempat dibahas oleh Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu.

Baca Juga: Gibran Maju di Pilpres, Puan Yakin Presiden Jokowi Bisa Netral

Dalam acara Catatan Demokrasi yang ditayangkan di tvOneNews, Adian Napitupulu, menceritakan sosok yang meminta jabatan presiden tiga periode.

"Lalu minta rekomendasi calon presiden dikasih lagi. Kedua kali, dikasih lagi. Lalu minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu minta untuk menantunya, dikasih lagi. Ketika ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa. Ini masalah rakyat yang harus tidak bisa disetujui. Kemudian ada pihak yang marah. Ya, terserah mereka," jelas Adian Napitupulu dikutip dari suara.com. 

Meski tidak menyebutkan siapa nama orangnya, tapi apa yang disampaikan oleh Adian Napitupulu mengarah kepada Jokowi.

Baca Juga: Anies Baswedan Yakin Presiden Jokowi Netral Meski Gibran Rakabuming Maju di Pilpres 2024

Menurut Adian, sejak permintaan ini ditolak hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin renggang.

Dia melanjutkan apa yang terjadi antara Jokowi dengan PDIP tak membuatnya antipati. Hanya saja dia menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang begitu drastis terhadap partai yang membesarkannya.

Adian mengatakan padahal PDIP sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi wali kota Surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua kali.

Baca Juga: Cara Jitu Calon Presiden Ganjar Pranowo Dalam Memperbaiki Kinerja Sistem Pemerintahan

Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan Jokowi sedang menjalani hukuman dari PDIP.

Salah satu indikasinya adalah ketidakhadiran Jokowi saat pendaftaran pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke KPU pada 19 Oktober 2023.

Ray menjelaskan hal itu adalah bentuk hukuman karena sikapnya yang tidak jelas.

"Istilah saya adalah mempasifkan keanggotaan Jokowi. Pasif dan nonaktifkan itu istilah yang berbeda. Menonaktifkan itu dikeluarkan, kalo pasif itu tetap jadi anggota PDIP tapi tidak dilibatkan dalam aktivitas besar seperti yang terjadi hari ini," jelas Ray.

Dia juga menyebutkan jika PDIP akan membangun blok politik baru yang berseberangan dengan Jokowi.

Baca Juga: Resmi Daftar ke KPU Bareng Gibran Rakbuming, Prabowo Subianto: Paten Nggak Wakil Presiden Kita?

Ray juga mengamati dalam dua bulan terakhir, PDIP sedang berusaha kuat memisahkan antara Ganjar dengan Jokowi.

"Ganjar Pranowo tidak lagi diasosiasikan dengan Jokowi. Ganjar kini berjalan sendiri dan penerimaan publik terhadap Ganjar masih naik," pungkasnya.***