Nasib Gibran Seakan Digantung, Pengamat Politik Sebut PDIP sedang Galau Berat?

Meski telah menjadi cawapres Prabowo Subianto, status Gibran Rakabuming di PDIP seakan masih menggantung. Bagaimana jadinya?
Meski telah menjadi cawapres Prabowo Subianto, status Gibran Rakabuming di PDIP seakan masih menggantung. Bagaimana jadinya?

AYOJAKARTA.COM - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Namun, hingga kini PDIP belum juga memutuskan nasib Gibran di partai tersebut.

PDIP terkesan galau untuk melepaskan Gibran sebagai kader mereka.

Meski telah menjadi cawapres Prabowo Subianto, status Gibran Rakabuming di PDIP seakan masih menggantung.

Dilansir ayojakarta.com dari suara.com pada Kamis, 26 Oktober 2023, pengamat politik Ujang Komarudin blak-blakan menilai jika PDIP galau berat untuk memutuskan status Gibran.

Ujang menganggap, Gibran yang memutuskan ikut Prabowo terlihat santai dan aman-aman saja.

Hal tersebut berbeda dengan yang dialami Budiman Sudjatmiko saat membelot mendukung Prabowo.

Sejauh ini, Ketua Umum PDIP Puan Maharani mengungkapkan jika Gibran baru berpamitan saja dan tidak ada pengembalian kartu tanda anggota (KTA) kepada partai.

Dalam pandangan Ujang, terkait konteks pencawapresan Gibran ada dua kemungkinan yang bisa diambil.

Kemungkinan itu adalah, Gibran yang mundur atau PDIP yang melakukan pemecatan.

Hanya, kedua belah pihak tidak kunjung mengambil putusan.

"Tapi dalam konteks Gibran ini, PDIP sedang galau. Jadi sedang memikirkan apa yang tepat untuk memutuskan persoalan Gibran yang sudah jadi cawapres di koalisi partai lain," ujar Ujang.

Baca Juga: Luhut Pandjaitan Buka Suara Soal Duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming: Sempurna

Menurut Ujang, seharusnya PDIP bisa bersikap lebih tegas terhadap Gibran.

Ujang mencontohkan pada kasus Budiman Sudjatmiko. PDIP dinilai semestinya bisa juga mematuhi aturan partai dan memutuskan pemecatan terhadap Gibran.

PDIP yang terkesan belum juga memutuskan keanggotaan Gibran pada PDIP ini dikatakan Ujang karena faktor Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam persoalan Gibran ini, PDIP mungkin sedang hati-hati, sedang menilai sesuatu agar nanti yang akan diputuskan PDIP tidak membuat Jokowi kecewa gitu. Kelihatannya ke sana," kata Ujang.

"Mungkin ada kompromi-kompromi atau tidak antara Gibran dengan PDIP soal belum mundur dan PDIP masih membiarkan," imbuhnya.

Analis politik, Pangi Syarwi Chaniago memiliki pendapat yang tak jauh berbeda.

Pangi menilai, PDIP seakan memberikan keleluasaan soal langkah Gibran yang maju sebagai cawapres dari koalisi lain.

Menurut Pangi, sejauh ini PDIP memang terkesan sengaja tidak lugas untuk memutuskan pemecatan Gibran.

PDIP sedang berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait keanggotaan Gibran.

"Kalau kemudian dipecat, PDIP juga merasa seolah-olah nanti yang mendapatkan efek terzalimi atau orang empati justru ke Jokowi dan itu yang membuat saya pikir, PDIP nggak mau melakukan itu," ungkap Pangi.

Baca Juga: Elektoral Duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Berpotensi Jumping, Pengamat Politik: Dampak Adanya Framing

Pangi menambahkan, masih belum diputuskannya terkait status keanggotaan Gibran di partai tersebut lantaran PDIP ingin memiliki kesan di mata publik.

"Karena sejauh ini yang tetap ingin terkesan dalam persepsi benak publik yang terzalimi adalah PDIP bukan Gibran atau Jokowinya gitu," jelas Pangi.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Cawapres
# PDIP
# PDIP
# Prabowo Subianto
# Gibran Rakabuming

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.