Kenaikan UMK 2024 Kota Sukabumi Sudah Diusulkan, Depeko Beri Bocoran Rekomendasi Besarannya, Berapa?

Dewan Pengupahan Kota atau Depeko wilayah Sukabumi, Jawa Barat, telah menyelesaikan pembahasan soal UMK untuk tahun 2024.
Dewan Pengupahan Kota atau Depeko wilayah Sukabumi, Jawa Barat, telah menyelesaikan pembahasan soal UMK untuk tahun 2024.

AYOJAKARTA.COM – Setelah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 wilayah Jawa Barat ditetapkan, kini soal kenaikan UMK 2024 daerah Sukabumi juga sudah dirampungkan.

Diinformasikan Dewan Pengupahan Kota atau Depeko wilayah Sukabumi, Jawa Barat, telah menyelesaikan pembahasan soal UMK untuk tahun 2024.

Dari hasil pembahasan diusulkan jika UMK 2024 untuk wilayah Kota Sukabumi akan naik sekitar 3,15 persen dari tahun 2023.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Abdul Rachman selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi, dikutip dari laman Republika.co.id pada Kamis, 23 November 2023.

“Alhamdulillah, Dewan Pengupahan Kota, di dalamnya ada unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, sudah sepakat terkait UMK 2024,” terang Abdul Rachman.

Dijelaskan pula jika penghitungan UMK 2024 Kota Sukabumi menggunakan formula PP Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam PP tersebut ada tiga komponen dasar yang jadi pertimbangan yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alfa).

Baca Juga: UMP 2024 Sudah Ditetapkan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMK di Bogor, Bekasi, dan Depok

Kemudian dikatakan oleh Abdul Rachman, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan direkomendasikan kenaikan UMK 2024 untuk Kota Sukabumi sekitar 3,15 persen.

“Hasilnya sepakat ada kenaikan UMK, dari Rp2.747.774 menjadi Rp2.836.398, atau ada kenaikan Rp86.623,” jelas Kepala Disnaker tersebut.

Tak dipungkiri, dalam menentukan kenaikan UMK 2024 Kota Sukabumi tersebut sempat ada dinamika dalam pembahasannya.

Namun untungnya, bisa diambil kesepakatan bersama yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Provinsi.

Selanjutnya kesepakatan usulan UMK 2024 Kota Sukabumi tersebut kemudian akan diserahkan lalu ditandatangani oleh Pj Wali Kota Sukabumi Kusuma Hartadji di Balai Kota Sukabumi yang berikutnya diajukan kepada Pemprov Jawa Barat.

Sementara itu, Kusmana Hartadji sendiri mengapresiasi Depeko Sukabumi yang akhirnya bisa membuat keputusan atas usulan UMK 2024.

“Jadi kebanggaan tersendiri bahwa kesepakatan ini terjadi tidak begitu lama, meskipun di internal pembahasan cukup ketat,” ujar dia.

Baca Juga: UMP 2024 DKI Jakarta Rp5,06 Juta Hanya Berlaku bagi Golongan Pekerja Ini

Kusmana juga menuturkan jika menurutnya penghitungan UMK 2024 disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan juga atas kesepahaman antara asosiasi pengusaha dan juga serikat pekerja.

Selebihnya, Kusmana juga berharap agar antara pihak pekerja dan pihak pengusaha bisa saling mendukung satu sama lain.

“Ini adalah salah satu kunci investor atau pengusaha akan hadir di Kota Sukabumi,” kata Kusmana.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# kenaikan UMK 2024
# Kota Sukabumi
# besaran

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.