Tanggung Jawab Umat Islam dalam Mengingatkan Elit agar Tidak Merusak Demokrasi

AYOJAKARTA.COM - Perbaikan terus-menerus terhadap kualitas demokrasi menjadi imperatif jika masyarakat Indonesia meyakini bahwa sistem ini merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meskipun kebebasan yang menekankan hak asasi manusia adalah inti dari demokrasi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, KH Chriswanto, menyoroti kebajikan dan kebijaksanaan sebagai aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi.

Terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kualitas demokrasi Indonesia akan kembali diuji.

Baca Juga: Anies Baswedan Kritik Mundurnya Demokrasi Era Jokowi, Janjikan Revisi UU ITE dan Singgung Konoha dan Wakanda

“Para filsuf penganjur demokrasi mengingatkan mengenai virtue atau kebajikan dalam demokrasi. Kebajikan dan kebijaksanaan tersebut, harusnya tercermin dalam membuat berbagai aturan. Dan bahkan menjadi modal penting dalam memilih para pemimpin bangsa di masa depan,” ucapnya dikutip dari Republika.

Baginya, demokrasi adalah hasil dari pertarungan pemikiran yang telah berlangsung selama 2.000 tahun, melibatkan persaingan antara ide-ide sosialisme dan liberalisme.

“Ide-ide ini sering bertentangan, karena kepentingan pribadi sering tak sejalan dengan kepentingan umum. Perpaduan kebebasan dan ambisi pribadi inilah, rentan memicu ketidakteraturan,” ucapnya.

Baca Juga: Prabowo Subianto Sebut Demokrasi Indonesia Belum Sempurna, tapi Jadi Panutan Banyak Negara

Chriswanto menjelaskan bahwa demokrasi mengutamakan hukum agar kebebasan individu tidak merugikan masyarakat. Meskipun telah terjadi perbaikan terkait demokrasi sejak era Reformasi, masih terdapat kendala dalam meningkatkan kualitasnya.

“Setiap orang kini berhak dipilih dan memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung. Artinya prosedur demokrasi telah berjalan dengan baik,” ucapnya.

Harapannya, demokrasi dapat menghasilkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga: 4 Program Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bidang Demokrasi, Janji Ada Kemerdekaan Pers dan Media

Tantangan muncul karena kualitas demokrasi di Indonesia tidak mengalami peningkatan.

“Kita dihadapkan pada persoalan prosedur demokrasi tersebut belum menghasilkan demokrasi substantif, dikarenakan keterpilihan belum menunjukkan keterwakilan sehingga aspirasi masyarakat belum tersalurkan dengan baik,” ucap Kiai Chriswanto.

Tingginya biaya politik menyebabkan praktik politik uang masih menjadi masalah, yang oleh Chriswanto dianggap sebagai akar permasalahan demokrasi Indonesia yang terbatas pada prosedur semata.

Chriswanto memperingatkan bahwa wakil rakyat yang terpilih berdasarkan kekuatan finansial cenderung menghasilkan regulasi yang tidak mendukung kepentingan rakyat.

“Tentu demokrasi seperti ini menjadi kurang sehat. Karena kepentingan pemodal yang dikedepankan, bukan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Baca Juga: Dihadapan Mahasiswa Andalas, Cawapres Mahfud MD Singgung Soal Dinasti Politik di Indonesia: Demokrasi Tanpa..

Politik uang tetap menjadi isu dalam Pemilu, dan Chriswanto menekankan agar elite politik tidak mencari dukungan rakyat melalui uang, melainkan melalui kemampuan, kebijaksanaan, integritas, dan program kerja yang baik.

“Pemenang adalah mereka yang terbaik bukan karena uang. Mereka yang bukan terbaik, biasanya menggunakan segala cara cara untuk menang seperti adu domba, fitnah, dan membelah persatuan kesatuan bangsa,” ucapnya.

Ia berharap agar cita-cita persatuan dan kesatuan yang diletakkan oleh para pendiri bangsa tidak hancur karena peristiwa Pemilu lima tahunan.

Baca Juga: Singgung Drama Politik, Ganjar Pranowo Ungkap Kondisi Demokrasi Indonesia saat Ini

“Persatuan dan kesatuan bangsa ini, juga merupakan harapan umat Islam di Indonesia. Untuk itu, kita memiliki kewajiban yang sama menjaga Indonesia, juga mengingatkan para elite politik dan siapapun agar tidak memecah belah bangsa,” ucapnya.

Dalam konteks demokrasi yang bebas, Chriswanto menegaskan bahwa sementara berbagai upaya mempengaruhi prosedur demokrasi mungkin muncul, para elite politik harus selalu ingat bahwa di dalam kebebasan tersebut terdapat nilai-nilai kebajikan dan kebijaksanaan.

Dengan demikian, demokrasi dapat tetap menghormati kebebasan individu sambil membawa manfaat besar bagi banyak orang.***