Bantah Jokowi seperti Orde Baru, TKN Prabowo–Gibran Bahas Ciri-ciri Orba yang Sebenarnya

TKN Prabowo-Gibran menilai pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyamakan penguasa saat ini dengan Orde Baru tidak tepat.
TKN Prabowo-Gibran menilai pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyamakan penguasa saat ini dengan Orde Baru tidak tepat.

AYOJAKARTA.COM - Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menilai pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyamakan penguasa saat ini dengan Orde Baru atau Orba tidak tepat.

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Orba, yaitu tidak adanya sentralisasi kekuasaan kepada satu partai, suatu ciri khas zaman Orba yang tidak terjadi saat ini.

"Dikatakan mirip seperti Orde Baru, saya katakan yang Orde Baru itu siapa? Dan ciri-ciri Orde Baru dan tanda-tanda Orde Baru itu apa? Tanda-tanda Orde Baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," ucap Nusron di Media Center TKN.

Nusron menegaskan bahwa sentralisasi kekuasaan tidak terjadi di bawah kepemimpinan Jokowi. Sebaliknya, kekuasaan saat ini tersebar di berbagai partai politik.

"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai, sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada. Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai," kata Nusron.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ungkap Alasan Tunjuk Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara

Ia memberikan contoh dengan menunjukkan bahwa jabatan menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin tidak hanya diisi oleh anggota satu partai, melainkan melibatkan kader dari berbagai partai, termasuk kalangan non-partai.

"Menko Perekonomiannya dari Golkar, kemudian Menteri Aaratur Negara itu dari PDIP. Jadi kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menpan RB. Jangan Menpan RB-nya itu dari, nah saya nggak sebut, dari partai tertentu," ucap Nusron.

Selain itu, Nusron menyebutkan bahwa penggunaan intelijen negara untuk menakut-nakuti rakyat adalah salah satu ciri khas Orba yang tidak terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Ia juga menyoroti bahwa pembungkaman tidak menjadi praktik yang umum saat ini.

"Salah satu ciri lagi Orde Baru adalah Intelijen Negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang, kemudian membuat pakta integritas supaya memenangkan calon tertentu," ucap Nusron.

"Dan saya tahu dan kita semua paham dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu, bukan oleh Pak Jokowi. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa aparatur-aparatur ini juga mempunyai kedekatan dengan pihak-pihak siapa," lanjutnya.

Nusron juga mencatat bahwa terbatasnya keberadaan partai politik merupakan ciri khas Orba, tetapi hal ini tidak berlaku saat ini karena ada keberagaman dengan adanya 18 partai politik.

"Jadi kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah pada praktik Orde Baru karena syarat-syarat itu tidak ada," ucap Nusron.

Baca Juga: Beda Pandangan, Prabowo Subianto Beri Nilai Rapor Presiden Jokowi Lebih Tinggi: Beliau Tegas

Megawati sebelumnya menyuarakan ketidakpuasannya terhadap tindakan penguasa yang terlihat meniru gaya pemerintahan Orde Baru, seperti yang disampaikannya dalam pidatonya pada Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Senin, 27 November 2023.

Meskipun pada awalnya enggan membahas masalah tersebut, Megawati akhirnya mengeluarkan pernyataannya, terutama terkait perundang-undangan yang mungkin digunakan untuk menekan rakyat.

"Mustinya ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel tahu nggak kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" ucap Megawati.

Pernyataan Megawati mendapatkan respons positif dari ribuan relawan Ganjar-Mahfud yang hadir, yang berseru "lawan, lawan, lawan."

Megawati menyampaikan bahwa meskipun sebagai manusia dan mantan Presiden ke lima RI, ia merasa kurang dihormati.

"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," lanjutnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Copot Firli Bahuri dari Jabatannya, Tunjuk Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara

Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan kebingungannya terhadap perilaku penguasa yang menyerupai era Orde Baru. Ia mengajak rakyat Indonesia untuk tidak takut melawan segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi pada Pemilihan Presiden 2024.

"Kita kan rakyat Indonesia, polisi juga rakyat Indonesia, yang namanya tentara rakyat Indonesia, aparat juga rakyat Indonesia. Benar apa benar? Insyaf makanya, jangan takut," tutupnya.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# tkn
# orde baru
# ORBA
# Jokowi

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.