AYOJAKARTA.COM - Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menilai pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyamakan penguasa saat ini dengan Orde Baru atau Orba tidak tepat.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Orba, yaitu tidak adanya sentralisasi kekuasaan kepada satu partai, suatu ciri khas zaman Orba yang tidak terjadi saat ini.
"Dikatakan mirip seperti Orde Baru, saya katakan yang Orde Baru itu siapa? Dan ciri-ciri Orde Baru dan tanda-tanda Orde Baru itu apa? Tanda-tanda Orde Baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," ucap Nusron di Media Center TKN.
Nusron menegaskan bahwa sentralisasi kekuasaan tidak terjadi di bawah kepemimpinan Jokowi. Sebaliknya, kekuasaan saat ini tersebar di berbagai partai politik.
"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai, sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada. Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai," kata Nusron.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ungkap Alasan Tunjuk Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara
Ia memberikan contoh dengan menunjukkan bahwa jabatan menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin tidak hanya diisi oleh anggota satu partai, melainkan melibatkan kader dari berbagai partai, termasuk kalangan non-partai.
"Menko Perekonomiannya dari Golkar, kemudian Menteri Aaratur Negara itu dari PDIP. Jadi kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menpan RB. Jangan Menpan RB-nya itu dari, nah saya nggak sebut, dari partai tertentu," ucap Nusron.
Selain itu, Nusron menyebutkan bahwa penggunaan intelijen negara untuk menakut-nakuti rakyat adalah salah satu ciri khas Orba yang tidak terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Ia juga menyoroti bahwa pembungkaman tidak menjadi praktik yang umum saat ini.
"Salah satu ciri lagi Orde Baru adalah Intelijen Negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang, kemudian membuat pakta integritas supaya memenangkan calon tertentu," ucap Nusron.
"Dan saya tahu dan kita semua paham dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu, bukan oleh Pak Jokowi. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa aparatur-aparatur ini juga mempunyai kedekatan dengan pihak-pihak siapa," lanjutnya.
Nusron juga mencatat bahwa terbatasnya keberadaan partai politik merupakan ciri khas Orba, tetapi hal ini tidak berlaku saat ini karena ada keberagaman dengan adanya 18 partai politik.
"Jadi kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah pada praktik Orde Baru karena syarat-syarat itu tidak ada," ucap Nusron.
Baca Juga: Beda Pandangan, Prabowo Subianto Beri Nilai Rapor Presiden Jokowi Lebih Tinggi: Beliau Tegas
Megawati sebelumnya menyuarakan ketidakpuasannya terhadap tindakan penguasa yang terlihat meniru gaya pemerintahan Orde Baru, seperti yang disampaikannya dalam pidatonya pada Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Senin, 27 November 2023.
Meskipun pada awalnya enggan membahas masalah tersebut, Megawati akhirnya mengeluarkan pernyataannya, terutama terkait perundang-undangan yang mungkin digunakan untuk menekan rakyat.
"Mustinya ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel tahu nggak kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" ucap Megawati.
Pernyataan Megawati mendapatkan respons positif dari ribuan relawan Ganjar-Mahfud yang hadir, yang berseru "lawan, lawan, lawan."
Megawati menyampaikan bahwa meskipun sebagai manusia dan mantan Presiden ke lima RI, ia merasa kurang dihormati.
"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," lanjutnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Copot Firli Bahuri dari Jabatannya, Tunjuk Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara
Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan kebingungannya terhadap perilaku penguasa yang menyerupai era Orde Baru. Ia mengajak rakyat Indonesia untuk tidak takut melawan segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi pada Pemilihan Presiden 2024.
"Kita kan rakyat Indonesia, polisi juga rakyat Indonesia, yang namanya tentara rakyat Indonesia, aparat juga rakyat Indonesia. Benar apa benar? Insyaf makanya, jangan takut," tutupnya.

Share this article
TKN Prabowo-Gibran menilai pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyamakan penguasa saat ini dengan Orde Baru tidak tepat.