AYOJAKARTA.COM – Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra, menyampaikan bahwa pihaknya akan menginvestigasi perihal diretasnya data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, yang diduga dari KPU.
Hingga saat ini, Ariandi mengatakan bahwa BSSN sudah melakukan koordinasi dengan KPU terkait peretasan ini.
"BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak KPU terkait upaya investigasi berkenaan dengan dugaan yang dialami," ucap Ariandi, dikutip dari Suara.com, Jumat, 1 Desember 2023.
Dalam investigasinya, BSSN akan melakukan beberapa pemeriksaan terkait analisa dan forensik digital dari berbagai aspek.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta KPU Segera Perbaiki Sistem, Imbas Kebocoran Data Pemilu
"BSSN senantiasa berkoordinasi intens dengan pihak KPU dan siap untuk memberikan asistensi serta rekomendasi peningkatan keamanan terhadap sistem informasi milik KPU," ucap Ariandi.
Ariandi menyampaikan, bahwa hasil investigasi oleh BSSN ini nantinya akan disampaikan langsung oleh KPU.
"Hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik," ucapnya.
Sebelumnya diketahui, bahwa hacker bernama Jimbo melakukan peretasan terhadap data DPT dengan tujuan diperjual belikan.
Baca Juga: KPU Berikan Sedikit Perubahan Jadwal Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024, Ini Tanggal Terbaru
Jimbo berhasil meretas data DPT sebanyak 252 juta orang atau lebih tepatnya sekitar 252.327.304.
Data yang didapatkan Jimbo dari peretasan ini adalah NIK, Nomor KK, Nomor KTP, Paspor, Nama, Lokasi TPS, status difabel, E-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat RT/RW, dan lainnya.
Jimbo menunjukan bukti berupa tangkapan layar dari website KPU, untuk menunjukan bahwa file tersebut asli, dan ia juga melampirkan 500.000 data sebagai sampel.
Data hasil retas tersebut, dijual Jimbo seharga 2 Bitcoin atau 74.000 Dolar yang apabila dirupiahkan maka kurang lebih Rp1,1 triliun.***
Share this article
Hingga saat ini, Ariandi mengatakan bahwa BSSN sudah melakukan koordinasi dengan KPU terkait peretasan.