Jangan Mangkir! Wajib Pajak Perlu Lakukan Pemadanan Data NIK KTP dengan NPWP Sebelum Desember 2023 Berakhir

Ilustrasi. Akhir Desember 2023 akan menjadi batas waktu pemadanan integrasi antara Nomor Induk Kependudukan atau NIK KTP dengan NPWP.
Ilustrasi. Akhir Desember 2023 akan menjadi batas waktu pemadanan integrasi antara Nomor Induk Kependudukan atau NIK KTP dengan NPWP.

AYOJAKARTA.COM – Akhir Desember 2023 akan menjadi batas waktu pemadanan integrasi antara Nomor Induk Kependudukan atau NIK KTP dengan NPWP.

Sebelum memasuki tenggat waktu tersebut, seluruh masyarakat Pemilik NPWP serta KTP diharapkan telah melakukan pemadanan data.

Dengan adanya pemadanan NPWP dan NIK KTP, maka setiap proses registrasi yang bersifat finansial akan menjadi lebih efisien dan terdata.

Mengingat pentingnya proses pengintegrasian dan pemadanan dari kedua data tersebut, maka setiap masyarakat dihimbau untuk mematuhi dan menjalani.

Baca Juga: Wajib Pajak Harus Tahu! Ini Cara Memadankan NIK Jadi NPWP, Gampang Banget

Karena itu, penting bagi setiap penduduk Warga Negara Indonesia serta berstatus sebagai wajib pajak mengetahui proses atau tahapan-tahapannya.

Untuk melakukan pemadanan data NIK dengan NPWP secara daring, setiap wajib pajak perlu perangkat yang terhubung ke jaringan internet.

Tahapan pertama yang harus disiapkan dan dipastikan oleh para wajib pajak adalah telah memiliki akun pribadi DJP Online sebagai prasyarat untuk login.

Langkah kedua yang perlu dilakukan berikutnya adalah dengan mengunjungi halaman DJP Online melalui peramban atau pencarian maupun langsung via aplikasi.

Baca Juga: Tutorial Login ke Situs Pajak.go.id Menggunakan NIK 16 Digit bagi Wajib Pajak Pribadi

Setelah berhasil masuk ke halaman beranda DJP Online, wajib pajak akan diminta melakukan login dengan menggunakan data pribadi baik NIK maupun NPWP.

Perbedaan login dengan NIK KTP dilakukan apabila wajib pajak telah melakukan pemadanan atau pengintegrasian data NIK dan NPWP.

Sementara bagi para wajib pajak yang belum melakukan pemadanan data, perlu menggunakan data NPWP untuk akses login.

Setelah mengisi data akses keamanan serta masuk ke halaman Profil, proses pemadanan bisa dimulai dengan membuka opsi three lines atau tiga garis di sudut kanan atas.

Baca Juga: Cara Membuat EFIN Pajak Pribadi Secara Offline Sebelum Melakukan Pemadanan NIK dan NPWP

Pilih Profile, pilih Data Profile, pastikan setiap kolom dalam tampilan akun sudah terisi dengan data yang benar atau sesuai.

NPWP 15 mengacu pada nomor NPWP lawas, sementara NPWP 16 mengacu jumlah NIK yang tertulis di setiap KTP.

Setelah setiap kolom pertanyaan terisi, lakukan Pemeriksaan Validasi untuk melakukan proses pengisian profil baru yang berkenaan dengan jenis pekerjaan.

Para wajib pajak yang telah melakukan pemadanan data NIK dan KTP, juga akan diminta untuk memastikan Validasi Data Keluarga yang sesuai dengan Kartu Keluarga.

Baca Juga: Ini yang Ditunggu-tunggu: Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor hingga 10%, Simak Syarat dan Waktunya

Apabila setiap bagian di dalam profil akun DJP Online telah berstatus Valid, maka wajib pajak bisa mencoba melakukan login ulang menggunakan NIK.

Untuk memulai pemadanan bisa dengan mengunjungi www.pajak.go.id atau dengan mengakses ke www.djponline.pajak.go.id.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# npwp
# KTP
# Pajak
# nik

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.